BONTANG – Neni Moerniaeni, Wali Kota Bontang terpilih, menegaskan komitmennya untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Kota Bontang dalam 100 hari kerja pertama.
Sebagai langkah awal, Neni mengalokasikan bantuan langsung kepada 149 individu yang berasal dari 42 KK, yang teridentifikasi sebagai penerima manfaat dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Setiap individu yang tercatat akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu, yang diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Bantuan ini diberikan langsung kepada setiap individu, bukan per KK,” jelasnya, Jumat (27/12/24).
Demi mewujudkan program ini, Neni menjabarkan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem mencapai Rp 536,4 juta per tahun, atau sekitar Rp 44,7 juta per bulan. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang mencapai Rp 3 triliun, Neni optimistis dana ini dapat segera dialokasikan melalui pergeseran anggaran pada APBD 2025.
Berdasarkan P3KE Kota Bontang, kemiskinan ekstrem tersebar di 10 kelurahan, dan Kelurahan Berbas Tengah menjadi yang terbanyak, yakni 42 orang dari 12 KK.
“Untuk kota kecil seperti Bontang, malu masih ada masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk (DSPM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan, bahwa penentuan kategori miskin ekstrem mengacu pada standar Bank Dunia, yaitu pendapatan di bawah USD 1,9 PPP per hari (setara dengan Rp10.739), atau sekitar Rp322.170 per bulan.
Sebelumnya, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan jumlah warga miskin ekstrem di Bontang mencapai 1.600 jiwa. Namun, setelah verifikasi lapangan, angka tersebut berkurang menjadi 149 jiwa dari 42 KK.
“Verifikasi langsung yang kami lakukan menghasilkan angka yang lebih akurat, yaitu 149 jiwa dari 42 kepala keluarga,” jelasnya
Neni menambahkan bahwa pergeseran anggaran di APBD 2025 akan difokuskan pada program-program yang langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kota Bontang yang terus berkembang harusnya tidak lagi memiliki angka kemiskinan ekstrem,” tutup Neni.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
