26 Pendaftar Empat Posisi Kepala Perangkat Daerah, 23 Lolos Seleksi Administrasi

SANGATTA – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diserbu peminat. Sebanyak 26 peserta mendaftar untuk memperebutkan empat posisi kepala perangkat daerah. Dari jumlah tersebut, 23 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan, tingginya jumlah pendaftar merupakan hal yang wajar. Namun, yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya peserta, melainkan kualitas dan kesiapan dalam memimpin.

“Silakan saja mau berapa yang mendaftar, itu hak mereka. Tapi yang kita butuhkan hanya empat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai posisi “duduk nyaman”. Seorang kepala satker harus memiliki kompetensi, inovasi, kecerdasan, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.

“Jangan sekadar duduk jabatan. Harus punya inovasi, kemampuan, dan kecerdasan. ASN juga wajib menguasai core value BerAKHLAK, itu sudah menjadi standar nasional,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kutim masih cukup besar. Dengan wilayah yang luas dan usia daerah yang baru menginjak 27 tahun, berbagai sektor masih membutuhkan percepatan, terutama infrastruktur dasar.

Baca Juga:  Segiri Diserbu Pemburu Takjil, Pasar Ramadan Jadi Ikon Kuliner Sore Warga Samarinda

“Jalan kita tingkat kematangannya masih di bawah 40 persen. Artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Belum lagi fasilitas perhubungan, kantor kecamatan, hingga desa,” jelasnya.

Di sisi lain, Kutim memiliki modal kuat dari sektor sumber daya alam dan kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut harus mampu dimaksimalkan oleh para pimpinan OPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam.

“Kita sudah mulai dorong ekonomi di luar batu bara, dan ini sudah on the track. Kontribusinya masih besar, meskipun secara agregat ikut terpengaruh,” katanya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam menerjemahkan visi-misi kepala daerah, termasuk 50 program prioritas yang telah dicanangkan.

“Jangan sampai bupati kerja sendiri. Program seperti UMKM dan rumah ibadah itu harus segera diterjemahkan dalam bentuk kegiatan nyata. Jangan hanya konsep,” sindirnya.

Selain itu, ia memastikan penguatan disiplin ASN akan terus dilakukan. Salah satunya melalui peningkatan sistem pengawasan kehadiran dan kinerja yang terintegrasi.

“Absensi akan kita perketat. Ini bagian dari memastikan ASN benar-benar bekerja dengan baik. Tidak bisa sendiri, harus kolaborasi, termasuk dengan Kominfo,” pungkasnya.

Baca Juga:  Pemprov Kaltim Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Gentengisasi Ganti Atap Seng Rumah Warga

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.