BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyatakan ada beberapa OPD yang dirasa tidak tepat nomenklaturnya. Pemkot Bontang harus memisahkan nomenklatur OPD tersebut sesuai bidangnya masing-masing.
Dirinya mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Bidang kebudayaan tidak tepat bila dipasangkan dengan pendidikan. Karena menurutnya, kebudayaan yang dimaksud tersebut bukan kebudayaan untuk pembelajaran tetapi kebudayaan yang dapat menarik minat orang untuk menonton.
“Contohnya event Bontang City Carnival (BCC) dan Pesta Laut di Bontang Kuala. Saya heran kenapa kok yang garap Disdikbud bukan Dispopar. Seharusnya disitu ranahnya wisata karena dapat menarik orang-orang datang menyaksikan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini pun menyayangkan kenapa Disdikbud mengurusi pembangunan sekolah. Seharusnya Disdikbud fokus pada pendidikan, seperti bagaimana membuat pengajaran yang baik, meningkatkan akreditasi guru, meningkatkan SDM pengajar, dan lain sebagainya.
“Pembangunan sekolah serahkan saja pada ahlinya Dinas PUPRK, jangan lah Disdik yang ngurus juga. Setelah selesai dibangun baru serahkan ke Disdik untuk mengelolanya. Biarkan masalah infrastruktur diurus oleh OPD yang sesuai,” ungkapnya.
Selain itu ia juga mencontohkan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) seharusnya fokus pada bidang pariwisata saja. Jangan lagi digabung dengan bidang-bidang lainnya.
“Kalau pemkot mau majukan wisata ya biarkan Dispopar fokus pada bidang wisata saja. Jadinya Dinas Pariwisata. Kalaupun mau ditambahkan bidangnya yang harus sesuai, seperti kebudayaan. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” imbuhnya.
Karenanya ia meminta agar nomenklatur OPD-OPD yang tidak tepat ini dipisahkan. Sehingga OPD dapat fokus pada bidangnya masing-masing. Sehingga hasilnya bisa maksimal dan membantu meningkatkan progres pembangunan oleh Pemkot Bontang. (al/adv)
