BONTANG – Direksi RSUD Taman Husada Bontang bersikukuh tetap tak memperpanjang kontrak 10 tenaga honorer yang bekerja di rumah sakit plat merah tersebut. Alasannya, 10 honorer itu sudah tidak dapat dibina, sehingga tidak ada alasan untuk terus dipertahankan.
Kesalahan mereka mulai dari masalah indisipliner, sikap atau attitude, hingga terlibat dalam politik praktis. Indisipliner seperti sering bermain HP saat pelayanan. Sementara soal sikap, seperti tidak berbusana sopan, terbuka, dan diunggah di media sosial. “Sudah diperingatkan tetapi tidak ada perubahan,” kata Plt Direktur RSUD Taman Husada, dr Suhardi saat rapat bersama Komisi II di Kantor DPRD Bontang, Senin (10/1/2022).
Ditambahkan Wadir RSUD Taman Husada, dr Toetoek Pribadi Ekowati, untuk membayar gaji tenaga honorer, dalam sebulan pihaknya mengeluarkan biaya sekitar Rp 800 juta atau Rp 10 miliar lebih dalam setahun. “Namun pembayaran melaui dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Bukan APBD seperti SKPD (OPD) lain,” terangnya.
Sebelumnya, sebanyak 50 tenaga honorer yang tidak dilanjutkan kontrak kerjanya per 31 Desember 2021 lalu. Namun angka tersebut mengerucut hingga tersisa 10 orang. Dalam proses evaluasi kinerja puluhan itu, RSUD mengklaim juga melibatkan rekan kerja mereka, hingga masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam tetap meminta agar RSUD Taman Husada mempekerjakan kembali 10 tenaga honorer yang tak diperpanjang kontraknya tersebut. Namun di sisi lain, pihaknya tak bisa berbuat banyak, sebab hal itu merupakan keputusan dan hak dari manajemen RSUD. “Kalau yang lain menganggap tidak setuju itu kami kembalikan lagi nanti ke pimpinan (DPRD) seperti apa,” tandasnya. (bms)
