BONTANG – Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, akan berlangsung pada 20 Juli 2025 mendatang.
Namun terdapat polemik dalam pemilihan tersebut. Dimana para calon Ketua RT yang ingin mendaftarkan diri maju pencalonan, harus menggunakan dana mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan (pencoblosan). Sebab tidak ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.
Salah satu calon Ketua RT, yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa, dengan mencalonkan diri menggunakan dana pribadi, pihaknya merasa tidak masalah dan keberatan asalkan anggaran yang disepakati tidak kelewatan batas.
“Awalnya panitia sudah menentukan dananya sekian, tapi nominalnya cukup besar dan kelewatan. Membuat saya sempat protes. Untuk sekarang sudah aman, habis dilakukan koordinasi,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (11/7/2025).
Sebelumnya di wilayah RT tersebut, untuk calon yang akan menjadi Ketua RT telah ditargetkan nominalnya oleh panitia penyelenggara, karena pihak penyelenggara ingin membuat acara yang meriah.
“Awalnya mereka mau buat acara yang meriah, makanya menargetkan nominal. Bagaimana dengan calon yang kurang mampu, pastinya tidak sanggup jika nominalnya ditargetkan. Makanya saya sempat protes ke pak lurah-nya juga,” jelasnya.
“Saya mendaftarkan diri sebab, di RT ini selalu ketinggalan dari RT lainnya. Seperti kurang diperhatikan. Semua fasilitas lambat masuk di sini. Kalau warga mau ada perubahan pastinya harus ganti Ketua RT-nya,” imbuhnya.
Sementar itu calon ketu RT yang lain, Ihwandi, turut mengungkapkan bahwa pihaknya juga harus mengeluarkan dana mandiri jika ingin mencalonkan diri.
“Sebenarnya saya juga tidak merasa keberatan jika menggunakan dana mandiri untuk pencalonan, akan tetapi seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran. Kita kan nantinya bekerja untuk pemerintah, maunya pemerintah memikirkan hal itu,” paparnya.
Bahkan saat melakukan kegiatan rembuk bersama warga dalam pembentukan panitia, pihaknya sempat membacakan perwali, dimana tidak ada dana dari kelurahan, kecamatan, bahkan pemerintah sekalipun untuk kegiatan pemilihan Ketua RT.
“Asalkan tidak terlalu memberatkan para calon Ketua RT, tidak masalah. Tapi seharusnya sih ada dana dari pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Tanjung Laut, Susardi menyatakan, bahwa memang benar adanya jika setiap calon Ketua RT yang ingin mendaftar, segala anggarannya harus secara mandiri.
Karena nantinya selain kegiatan pemilihan Ketua RT, akan ada juga pesta demokrasi, dimana tahun ini Kelurahan Tanjung Laut telah mengusung tema ‘Demokrasi Ceria’.
“Ini sudah berlangsung puluhan tahun, bukan baru berjalan di tahun ini saja. Kalau mau bisa dikonfirmasikan ke kelurahan yang lain. Intinya kami tidak pernah memberatkan setiap calon yang mau menjadi ketua RT,” bebernya.
Bahkan, dana dari setiap calon Ketua RT diatur secara langsung dengan panitia yang telah terbentuk di lapangan. Dana tersebut pun akan dipakai untuk biaya fasilitas pencoblosan, seperti membeli kertas, fotocopy, ataupun jasa panitia.
“Kami dari pihak kelurahan hanya menjadi tim pemantau saja, selebihnya mereka panitia yang atur semuanya, mekanismenya seperti apa. Asalkan itu tidak memberatkan bagi calon Ketua RT. Kami juga akan menegur panitia yang melewati aturan,” tutupnya.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
