BONTANG – Program pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Bontang dinilai belum menyentuh akar permasalahan tingginya harga beras di pasaran. Hal itu disampaikan oleh pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, saat diwawancarai terkait kondisi harga beras yang masih tinggi meski pemerintah telah menggelar pasar murah
Menurut Purwadi, pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah, termasuk di Bontang, sifatnya hanya sporadis dan sementara.
“Pasar murah itu ibarat obat penurun demam, hanya meredakan gejalanya saja. Tapi akar masalahnya belum diselesaikan,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).
Ia menilai, permasalahan utama justru terletak pada distribusi dan tata kelola pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini, sebagian besar daerah di Kaltim masih bergantung pada pasokan beras dari luar pulau seperti Sulawesi, dan Jawa. Ketergantungan ini membuat harga beras rentan naik, terutama ketika kondisi cuaca atau transportasi terganggu
.
“Kalau kapal terhambat karena gelombang tinggi, distribusi ikut tersendat. Akhirnya inflasi meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Purwadi menyoroti menurunnya luas lahan pertanian akibat ekspansi tambang batubara dan perkebunan sawit. Ia menyebut banyak lahan pertanian dan bahkan tanah adat yang beralih fungsi menjadi area tambang.
“Pertanian di Kaltim banyak yang tergeser oleh tambang. Tanah-tanah dijual karena kebutuhan ekonomi jangka pendek. Padahal, ini menyebabkan ketahanan pangan makin rapuh,” katanya.
Purwadi juga menilai peran Bulog belum optimal dalam menjaga stabilitas harga beras. Menurutnya, Bulog seharusnya memiliki data akurat dan berfungsi maksimal untuk menjaga ketersediaan stok di daerah.
“Bulog harus kembali ke fungsi utamanya. Pemerintah seharusnya membeli gabah petani dengan harga tinggi supaya petani sejahtera. Kalau petani makmur, mereka tidak tergoda beralih ke sektor tambang atau sawit,” terangnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pangan di daerah.
“Masalah ini sudah seperti lingkaran setan. Pemerintah, DPR, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanian harus duduk bersama mencari solusi jangka panjang,” tuturnya.
Purwadi menambahkan, jumlah penduduk Kaltim yang relatif kecil dan minimnya sumber daya manusia di sektor pertanian juga menjadi tantangan tersendiri. Sejarah pertanian di Kaltim itu hidup berkat para transmigran. Sekarang banyak lahan pertanian mereka sudah tergerus tambang.
“Jadi perlu kolaborasi dan dorongan baru agar sektor pertanian kembali hidup,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa langkah serius memperkuat sektor pertanian lokal, ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah akan terus menekan harga dan inflasi.
“Kalau bisa memproduksi sendiri, tentu harga bisa lebih murah karena tidak terbebani ongkos transportasi,” pungkasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
