SAMARINDA – Harapan baru muncul bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan menyalurkan tambahan Rp43 triliun untuk daerah. Tambahan dana transfer ke daerah (TKD) ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah pusat dalam pembahasan RAPBN 2026.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut, kabar itu diperoleh usai pertemuan antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Menkeu beberapa waktu lalu. “Penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) akan dilakukan di kuartal pertama, antara Februari dan Maret. Nanti kita terima tambahan dari pusat,” ujar Seno usai Rapat Koordinasi Pemprov, Senin (13/10/2025).
Namun, Seno mengingatkan bahwa tambahan dana tersebut tidak akan disalurkan merata, sebab alokasinya bergantung pada kondisi fiskal dan performa keuangan masing-masing daerah. Meski begitu, Kaltim diyakini memiliki peluang besar untuk mendapatkan porsi signifikan berkat kontribusi besar sektor energi dan migas terhadap penerimaan nasional.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim masih menunggu pencairan dana kurang salur sebesar Rp1,1 triliun yang belum diterima dari pemerintah pusat. “Tagihan kita masih berjalan. Insyaallah November nanti ada tambahan Rp1,1 triliun lagi,” kata Seno.
Meski ada tambahan, defisit anggaran sebesar Rp3 triliun tetap membayangi Kaltim akibat penurunan pendapatan daerah. Seno mengakui bahwa penyebabnya bukan hanya kebijakan efisiensi, tetapi juga belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk menekan defisit, Pemprov Kaltim menyiapkan strategi kolaborasi lintas kabupaten/kota guna mengefisienkan pembiayaan pembangunan. “Beberapa kegiatan bisa kita jalankan secara kolaboratif, supaya lebih hemat dan hasilnya bisa dirasakan bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa daerah harus lebih kreatif menggali sumber PAD dari sektor-sektor potensial, terutama di bidang ekonomi produktif dan jasa. “Kolaborasi dan inovasi adalah kunci agar daerah tetap tumbuh di tengah efisiensi fiskal,” tegas Seno.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
