SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) terapkan strategi 4K, untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan aman bagi masyarakat.
Hal ini sebagai upaya mengintensifkan berbagai langkah pengendalian harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Senin (17/11/2025). Rakor dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, dan diawali dengan pemaparan arahan dari Kemendagri melalui Zoom Meeting.
Noviari menjelaskan bahwa penguatan Strategi 4K menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas menjelang Nataru. “Kita pastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Itu prioritas kita,” ujarnya.
Di tengah persiapan tersebut, Pemkab Kutim mencatat dinamika harga yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan laporan Pasar Induk Sangatta per 14 November 2025, terjadi deflasi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 1,31 persen, yang disebabkan melimpahnya pasokan sejumlah komoditas pangan.
Meski memberikan ruang bagi konsumen menikmati harga lebih rendah, kondisi ini juga memiliki sisi lain. Noviari mengingatkan bahwa penurunan harga terlalu tajam dapat merugikan petani sebagai produsen dan membuka potensi praktik penimbunan.
“Ini dikhawatirkan memicu penimbunan. Itu yang kita antisipasi,” tegasnya.
Karena itu, TPID Kutim diminta tetap menjaga dua aspek sekaligus: mencegah kenaikan harga yang berlebihan namun tetap menghindari harga jatuh terlalu rendah. Keseimbangan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas rantai pasok dan keberlanjutan usaha tani di daerah.
Sebagai acuan kebijakan, Pemkab Kutim kembali memaksimalkan penerapan Strategi 4K, yang meliputi: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi serta Komunikasi yang Efektif.
Pemkab juga memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin kontinuitas suplai pangan dari wilayah mitra, menekan fluktuasi harga, serta memastikan Kutim memiliki buffer yang memadai selama periode akhir tahun.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh elemen masyarakat, kami optimis harga pangan tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru 2026,” tutup Noviari.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
