SAMARINDA – Di tengah alotnya pembahasan anggaran dan persoalan lahan yang belum menemukan titik temu, Komisi III DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa isu lahan bukan kewenangan komisinya. Urusan tersebut berada di bawah Komisi I. Karena itu, Komisi III hanya hadir ketika diminta memberikan pandangan terkait infrastruktur dalam rapat gabungan.
“Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” ujar Abdulloh saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (17/11/2025).
Meski persoalan lahan sempat menghambat sejumlah proyek, Abdulloh memastikan progres pembangunan jalan tetap berjalan. “Komisi III tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” tegasnya.
Tantangan lain datang dari kemungkinan terjadinya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dapat menyusutkan ruang fiskal Kaltim secara signifikan. Abdulloh mengakui bahwa seluruh sektor, termasuk infrastruktur, berpotensi terdampak jika kebijakan itu diberlakukan.
“Tadi pembahasannya masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” ungkapnya usai rapat internal terkait penyelarasan anggaran.
Abdulloh menambahkan bahwa pembahasan lanjutan akan dilaksanakan di Balikpapan pada hari berikutnya untuk mencari titik temu setelah kebuntuan yang terjadi di Samarinda. “Dilanjut besok di Balikpapan. Belum ada titik temu,” katanya.
Menurutnya, banyak usulan yang masuk dari OPD maupun anggota dewan, namun seluruhnya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya skala prioritas agar pembangunan tidak terhambat.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail masuk ke skala prioritas,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian fiskal dan tarik-menarik anggaran, Komisi III memastikan fokus utamanya: memastikan pembangunan infrastruktur—terutama jalan—tetap berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. (MK)
Editor: Agus S
