SAMARINDA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 tersendat setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan titik temu terkait penyusunan ulang postur belanja pembangunan. Koreksi besar-besaran terhadap proyeksi anggaran membuat seluruh skema yang telah disusun sebelumnya harus ditata ulang.
Kebuntuan ini dipicu keputusan Pemerintah Pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan. Akibat pemangkasan tersebut, proyeksi APBD yang semula dipatok Rp21,3 triliun dalam dokumen KUA-PPAS harus direvisi turun tajam menjadi sekitar Rp15 triliun.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim yang juga anggota Banggar, M. Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa pembahasan menjadi tersendat karena sejak awal Pemprov Kaltim masih optimistis pemangkasan bisa dicegah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Pemprov sempat berharap pemotongan bisa dihindari lewat lobi dan audiensi dengan Kementerian Keuangan. Tapi ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasan langsung tersendat. Untuk sementara harus ditunda dulu,” ujar Darlis.
Banggar berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran, setidaknya dengan mengurangi besaran pemangkasan sehingga penyesuaian tidak terlalu drastis.
“Bayangkan, yang terpotong itu Rp6,3 triliun. Tentu kami sangat tidak siap,” tegasnya.
Banggar dan TAPD sebelumnya telah menjadwalkan pembahasan maraton selama tiga hari. Namun perubahan angka yang begitu besar membuat diskusi tidak bisa dilanjutkan sesuai rencana dan harus diperpanjang dengan penyesuaian jadwal.
“Masih butuh pembahasan yang lebih mendalam,” kata Darlis.
Politikus PAN itu menegaskan bahwa pembahasan APBD tidak benar-benar berhenti. Saat ini, Banggar dan TAPD tengah menjadwalkan rapat internal di masing-masing pihak sebelum kembali duduk bersama dengan bahan dan skenario yang lebih matang.
“Akan ada pembahasan ulang dengan persiapan yang lebih matang,” ujarnya.
Darlis mengingatkan bahwa perubahan ekstrem pada struktur anggaran akan berimbas langsung pada berbagai program pembangunan yang sudah diproyeksikan untuk tahun 2026. Pemerintah daerah kini dituntut menyusun prioritas baru agar manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat meski ruang fiskal menyempit.
“Termasuk program Gratispol, kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” tutupnya. (MK)
Editor: Agus S
