JAKARTA — Upaya mendorong layanan publik yang terintegrasi, transparan, dan efisien berbasis teknologi digital mengantarkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meraih penghargaan OPSI KIPP 2025. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam mempercepat transformasi layanan publik digital secara nasional.
OPSI KIPP 2025 diberikan sebagai pengakuan atas peran aktif Menkomdigi dalam penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan talenta digital, serta dukungan terhadap infrastruktur dan keamanan digital nasional yang menopang reformasi birokrasi lintas instansi.
“Penguatan Mal Pelayanan Publik terus menunjukkan kemajuan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintah yang ringkas, transparan, dan terintegrasi, sejalan dengan arah GovTech nasional serta reformasi lintas instansi,” kata Meutya Hafid usai menerima penghargaan OPSI KIPP 2025 di Kantor Kementerian PANRB, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, MPP kini tidak lagi sekadar pusat layanan fisik, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem pelayanan modern yang mengintegrasikan layanan strategis, mulai dari kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan dalam satu sistem terpadu.
Dalam mendukung percepatan transformasi tersebut, Kementerian Komdigi juga mengembangkan Digitalent Mobile, platform pembelajaran berbasis gawai yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan talenta digital nasional.
“Inisiatif ini memperkuat kesiapan SDM digital aparatur dan masyarakat sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi layanan publik, termasuk penguatan Mal Pelayanan Publik,” katanya.
Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas penghargaan OPSI KIPP 2025 yang diterimanya. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berkelanjutan antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai inovasi yang lahir dari pusat hingga daerah telah menjadi praktik baik dalam mendorong percepatan transformasi layanan publik digital sekaligus memperkuat kualitas birokrasi modern di Indonesia.
“Penghargaan ini menunjukkan kuatnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menyatukan layanan, memperkuat prinsip no wrong door policy, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Kementerian Komdigi terus mendukung pengembangan Mal Pelayanan Publik melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan perlindungan data dan keamanan siber nasional. (fj)
Editor: Agus S
