TENGGARONG – Setelah genap enam bulan menjabat, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan penataan birokrasi sebagai langkah percepatan realisasi program dan janji politik. Salah satu agenda yang disiapkan adalah rotasi serta pelantikan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa rotasi baru dapat dilakukan setelah melewati masa enam bulan sejak pelantikan dirinya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin pada 23 Juni 2025.
“Hari ini tepat enam bulan sejak saya bersama Haji Rendi Solihin dilantik. Sesuai ketentuan, setelah enam bulan barulah kami diperbolehkan melakukan rotasi atau pelantikan,” ujar Aulia, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, enam bulan pertama menjadi fase evaluasi kinerja birokrasi. Rotasi dipandang sebagai kebutuhan organisasi untuk memastikan OPD berjalan searah dengan visi dan prioritas pembangunan daerah.
“Rotasi ini adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi, sebagai bagian dari proses penyegaran agar kinerja organisasi semakin baik,” jelasnya.
Aulia menegaskan, langkah penataan OPD tidak terlepas dari komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat Kukar saat Pilkada. Pemerintah daerah, kata dia, kini memasuki fase implementasi.
“Apa yang kami janjikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara saat pemilihan kemarin, itulah yang membuat masyarakat memilih kami. Sekarang waktunya untuk mewujudkan janji-janji tersebut,” tegasnya.
Dalam upaya itu, peran OPD dinilai krusial. Pemerintah membutuhkan perangkat daerah yang solid, adaptif, dan mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program yang nyata dan terukur.
“Ini bagian dari strategi memastikan seluruh janji politik kami bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, rotasi dan pelantikan pada Januari mendatang merupakan tahap awal. Evaluasi kinerja aparatur dan pemetaan potensi ASN akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Ini langkah awal. Ke depan kami akan terus melihat potensi terbaik yang ada. Insyaallah pelantikan-pelantikan berikutnya akan segera menyusul,” ujarnya.
Aulia juga menegaskan prinsip penempatan pejabat akan mengedepankan kompetensi dan kesesuaian jabatan.
“Kami berprinsip the right man in the right place, agar setiap aparatur bisa bekerja maksimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” jelasnya.
Saat ini, terdapat lebih dari sembilan jabatan kepala OPD yang masih kosong. Pemkab Kukar akan menanganinya secara bertahap, diawali dengan reposisi internal sebelum membuka seleksi terbuka.
“Jumlah jabatan kosong lebih dari sembilan. Tahap awal kita lakukan reposisi dan penyegaran, setelah itu baru kita buka seleksi terbuka,” pungkas Aulia. (ady)
Editor : Agus S.
