JAKARTA — Di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025), personel kepolisian membagikan air mineral dan roti kepada peserta aksi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendekatan pelayanan dan pengamanan yang humanis selama demonstrasi berlangsung.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pembagian konsumsi tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“Kami mengedepankan pelayanan yang humanis dan persuasif,” ujar Susatyo di sela-sela pengamanan aksi.
Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi komitmen kepolisian dalam mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, agar situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat, kata dia, tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga memastikan peserta aksi merasa dilayani dan dihargai.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Personel, termasuk Polwan, hadir tidak hanya mengamankan jalannya aksi, tetapi juga menunjukkan empati. Membagikan air mineral dan roti adalah perhatian sederhana agar peserta aksi tetap nyaman,” tuturnya.
Pendekatan tersebut mendapat respons positif dari massa buruh. Aksi unjuk rasa berjalan tertib dan kondusif, dengan sejumlah peserta mengapresiasi sikap humanis dan pelayanan yang ditunjukkan aparat kepolisian.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 2.617 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh Perda KSPI Jawa Barat bersama elemen massa lainnya di kawasan Monas dan sekitarnya.
“Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif,” jelas Susatyo.
Aksi demonstrasi tersebut digelar untuk menuntut Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan dan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat sesuai rekomendasi resmi para bupati dan wali kota. Massa juga mendesak agar kebijakan UMSK 2026 direvisi sehingga selaras dengan usulan pemerintah daerah.
Selain tuntutan terkait upah, para buruh juga menyuarakan kritik terhadap praktik pencitraan pemerintah melalui media sosial. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada kebijakan konkret yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. (fj)
Editor: Agus S
