SAMARINDA — Program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang setelah seorang mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan mengungkapkan kekecewaannya di media sosial usai dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program tersebut. Akun Instagram aderahayu277 menyebut dirinya kini harus menanggung biaya kuliah sebesar Rp15 juta secara mandiri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui juru bicaranya, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 24 Tahun 2025. Ia menegaskan, kelas eksekutif tidak termasuk dalam skema penerima manfaat Gratispol.
“Di pergub sudah jelas, kelas eksekutif tidak diperkenankan. Kalau kami tetap bayarkan itu berpotensi menjadi temuan BPK,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Mahasiswi ITK tersebut sebelumnya sempat menerima bantuan sebesar Rp10 juta pada semester lalu. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, ia dikategorikan masuk dalam kelompok kelas eksekutif. Atas dasar itu, pemerintah menarik kembali bantuan yang telah diberikan dan membebankan seluruh biaya kuliah kepada yang bersangkutan.
Pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Saipul Bahtiar. Menurutnya, dalam janji kampanye pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tidak pernah disebutkan adanya batasan-batasan ketat dalam program Gratispol. Karena itu, ia menilai wajar jika publik merasa kecewa dan mempertanyakan implementasi program tersebut.
Ia menilai Pemerintah Provinsi tidak cukup intens mengomunikasikan skema Gratispol kepada masyarakat. Akibatnya, pemahaman publik terlanjur terbentuk bahwa Gratispol berarti pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman itu bahkan melontarkan kritik tajam.
“Pemerintah perlu jujur dari sekarang kalau sebenarnya Gratispol itu tidak pol, yang ternyata gratis malah bersyarat,” tegas Saipul saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (20/1/2026).
Ia menambahkan, jika keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, seharusnya pemerintah menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Bukan justru menghadirkan syarat-syarat baru yang berpotensi merugikan kelompok tertentu.
Dalam analisisnya, Saipul menyoroti setidaknya empat persoalan utama dalam pelaksanaan Gratispol. Pertama, program tersebut dinilai tidak sepenuhnya menanggung biaya pendidikan karena banyak mahasiswa hanya menerima bantuan sebagian UKT. Kedua, munculnya berbagai syarat tambahan yang tidak disampaikan sejak masa kampanye. Ketiga, ketimpangan penerima manfaat karena hanya mahasiswa baru atau program studi tertentu yang diprioritaskan. Keempat, potensi ketidakadilan, di mana mahasiswa dari keluarga mampu bisa menerima bantuan, sementara mahasiswa kurang mampu justru terpinggirkan.
“Saya melihat program Gratispol ini memang perlu tim yang serius untuk membenahinya. Termasuk misalnya dengan sosialisasi yang lebih terbuka,” ujarnya.
Saipul mengakui bahwa Gratispol masih berada pada tahap awal implementasi di tahun pertama. Namun, memasuki tahun kedua pada 2026, ia menilai pemerintah provinsi harus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jika persoalan serupa terus berulang, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana program menjadi keharusan.
“Strategi paslon di pilkada sering mengandalkan ‘kata sakti’ gratis—kesehatan gratis, sekolah gratis, kuliah gratis. Kalimat ini efektif menghipnotis pemilih. Tapi ketika berjalan, fakta di lapangan sering tidak sesuai janji,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S
