TENGGARONG — Di tengah dorongan kuat pemerintah menuju swasembada pangan, petani di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), justru masih berkutat dengan persoalan mendasar: akses menuju lahan pertanian yang tak kunjung dibenahi. Jembatan rapuh, jalan usaha tani rusak, hingga hasil panen yang harus dipikul bergotong royong menjadi gambaran keseharian petani selama hampir sepuluh tahun terakhir.
Kondisi itu mendorong DPRD Kutai Kartanegara turun langsung ke lapangan. Komisi I DPRD Kukar melakukan peninjauan infrastruktur pertanian Bukit Biru, Senin (19/1/2026), dengan menyusuri area persawahan dan menyeberangi jembatan darurat yang selama ini menjadi satu-satunya akses petani.
Peninjauan diikuti anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto, Sugeng Hariyadi, Mohammad Jamhari, dan M Hidayat, bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, kecamatan, kelurahan, Gapoktan Bukit Biru, serta Forum RT.
Di sejumlah titik, kondisi jembatan tampak memprihatinkan—miring, lapuk, bahkan hanya berupa susunan batang pohon tanpa pengaman. Padahal, jalur tersebut menjadi urat nadi pengangkutan hasil panen.
“Ini tindak lanjut dari dialog kami dengan masyarakat Bukit Biru. Di lapangan terlihat jelas, ada beberapa titik akses pertanian yang memang sudah sangat membutuhkan perhatian,” ujar Desman Minang Endianto di sela peninjauan.
Ia menegaskan, Bukit Biru merupakan kawasan pertanian produktif yang seharusnya mendapat dukungan infrastruktur memadai agar produktivitas petani meningkat.
“Mengingat ini kawasan pertanian, akses utama sangat menentukan. Tanpa infrastruktur yang layak, sulit berbicara soal peningkatan hasil panen,” katanya.
Selain infrastruktur pertanian, Komisi I juga menemukan persoalan lain di wilayah tersebut. Di RT 17 Bukit Biru, sebuah makam warga mengalami pergeseran tanah akibat longsor kecil dan dinilai membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Tadi kami juga melihat makam yang tanahnya bergeser. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” tambah Desman.
Sementara itu, Sugeng Hariyadi menyebut kerusakan infrastruktur pertanian di Bukit Biru bukan persoalan baru. Usulan perbaikan, menurutnya, telah diajukan sejak bertahun-tahun lalu, namun belum pernah direalisasikan.
“Ada jalan usaha tani dan jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang lima tahun, ada juga sampai sepuluh tahun tidak tersentuh pembangunan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sugeng, berbanding terbalik dengan target pemerintah dalam mendorong ketahanan dan swasembada pangan.
“Kalau akses petani seperti ini, tentu sulit bicara swasembada pangan. Kami berharap ini segera direalisasikan,” tegasnya.
Sugeng memastikan Komisi I DPRD Kukar akan mengawal proses penganggaran agar perbaikan infrastruktur pertanian Bukit Biru bisa segera masuk prioritas.
Dari sisi petani, harapan besar disampaikan Ketua Gapoktan Bukit Biru Hasim Adnan. Ia menilai kehadiran DPRD di lapangan menjadi angin segar setelah bertahun-tahun aspirasi tak kunjung mendapat respons.
“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kehadiran anggota dewan. Sudah lama sekali kami menunggu perhatian seperti ini,” ucapnya.
Hasim mengungkapkan, kerusakan jembatan utama sudah terjadi sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Meski proposal perbaikan telah berulang kali diajukan, belum satu pun terealisasi.
“Kerusakan itu mulai sekitar 10 tahun lalu. Proposal sudah kami ajukan berkali-kali, tapi belum ada realisasi,” katanya.
Akibatnya, sekitar 90 persen akses tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan padi. Petani terpaksa mengangkut hasil panen secara manual.
“Hampir 90 persen tidak bisa dilewati kendaraan. Selama ini kami gotong royong, pakai arko, dipikul, atau kalau memungkinkan lewat roda dua,” tutup Hasim. (MK)
Editor: Agus S
