JAKARTA — Adidaya Institute menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi kebijakan berkerangka Big Bang dan Big Push untuk menekan kemiskinan struktural di Indonesia. Pendekatan ini disebut mengedepankan langkah cepat, terkoordinasi, dan berskala nasional dengan fokus pada pembangunan manusia dan penguatan ekonomi rakyat.
Dalam dialog media di Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026), Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo menjelaskan bahwa meski istilah Big Bang dan Big Push dikenal dari pemikiran ekonom pembangunan Jeffrey Sachs, arah kebijakan pemerintahan Prabowo tetap berpijak pada mandat konstitusi UUD 1945.
“Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan strategi yang bisa dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Negara bergerak cepat dan serentak untuk memecahkan persoalan mendasar bangsa, dengan investasi pada pembangunan manusia dan ekonomi rakyat,” ujar Bram.
Menurutnya, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Lumbung Pangan, hingga Kampung Nelayan dirancang sebagai paket terintegrasi, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
“Tujuh program prioritas ini menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, kepemilikan rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, hingga produktivitas pesisir,” jelasnya.
Adidaya menilai kerangka tersebut sejalan dengan konsep Big Push dalam pembangunan berkelanjutan, yang menekankan lompatan investasi terkoordinasi di sektor layanan publik dan ekonomi lokal. Negara dalam konteks ini berperan sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor utama pada layanan dasar.
Bram menambahkan, terdapat tiga karakter utama yang memenuhi kriteria Big Bang Reform. Pertama, dilaksanakan secara massif dalam skala nasional. Kedua, dilakukan dengan cepat. Ketiga, bersifat tidak dapat dihentikan atau irreversible.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa strategi besar membutuhkan kapasitas eksekusi yang solid. Keberhasilan program, katanya, tidak ditentukan pada tataran seremoni, melainkan pada pelaksanaan di sekolah, puskesmas, dapur layanan, sistem pengadaan, gudang, koperasi, hingga unit kerja di wilayah pesisir.
“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—menteri dan birokrasi sekaligus,” tegasnya.
Karena itu, Adidaya Institute mendorong evaluasi kebijakan tidak hanya berhenti pada reshuffle kabinet, tetapi juga memperkuat rantai komando, standar layanan minimum, transparansi biaya, peningkatan kualitas SDM lapangan, serta mekanisme audit dan respons cepat terhadap kendala pelaksanaan. (MK)
Editor: Agus S
