SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-3 masa sidang III tahun 2025 DPRD Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), diwarnai evaluasi tajam terhadap program Gratispol dan kondisi infrastruktur dasar di sejumlah daerah.
Sebanyak 32 anggota dewan menyampaikan hasil reses yang dilakukan pada 25 Januari–1 Februari 2026. Aspirasi dihimpun dari berbagai daerah pemilihan dan mengerucut pada dua isu utama: efektivitas Gratispol serta ketimpangan layanan dasar.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud itu turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama jajaran Pemprov dan kepala perangkat daerah.
Dari laporan tujuh fraksi, keluhan masyarakat dinilai relatif seragam. Infrastruktur jalan lingkungan, akses air bersih, drainase, hingga fasilitas pendidikan disebut belum merata. Namun sorotan paling kuat tetap tertuju pada implementasi Gratispol, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Yonavia menilai terdapat sejumlah persoalan teknis dalam Gratispol pendidikan. Proses verifikasi dianggap lambat, sementara skema pembiayaan dinilai belum sepenuhnya gratis.
“Mahasiswa masih menanggung kekurangan UKT karena hanya ditanggung maksimal Rp5 juta per semester. Ada pembatasan usia dan jenis kelas, sehingga dianggap tidak sesuai dengan janji kampanye,” ungkapnya saat membacakan laporan fraksi.
Selain itu, fraksi tersebut juga menyinggung distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum optimal. Hambatan regulasi pusat diakui ada, namun pemerintah daerah dinilai perlu mencari solusi alternatif.
“Belajar dari Sulawesi Selatan, alsintan tetap bisa diberikan lewat komunikasi intens antara provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Fraksi PAN–NasDem mencatat 312 usulan dari 66 titik desa dan kelurahan. Infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi dominan, termasuk keluhan terhadap kondisi Tol Balikpapan–Samarinda yang bergelombang.
Masalah lain yang mencuat meliputi belum meratanya air bersih, lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta kebutuhan pembangunan dan renovasi sekolah, mulai dari SMA, SMK hingga PAUD.
Di bidang kesehatan, fraksi menyoroti dinonaktifkannya sejumlah peserta BPJS PBI yang berdampak pada akses layanan masyarakat. Warga berharap Gratispol kesehatan dapat menjadi solusi.
“Program beasiswa juga belum menyeluruh. Banyak siswa dan mahasiswa yang belum mendapatkan manfaatnya,” ujar Baharuddin Demmu membacakan laporan fraksi.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas hasil reses DPRD. Ia menyebut laporan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahap kedua, Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp1,37 triliun untuk bantuan keuangan pendidikan Gratispol, mencakup mahasiswa hingga semester delapan.
“Kami akui memang mesti ada evaluasi. Tetapi tahap kedua sudah kami anggarkan sekitar Rp1,37 triliun. Tentu ada mekanisme pendaftaran yang harus diikuti mahasiswa,” jelasnya.
Rudy menegaskan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak pada pengurangan kesenjangan wilayah dan peningkatan layanan publik.
Namun dari berbagai aspirasi yang disampaikan, pesan yang muncul cukup jelas: persoalan tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi pada eksekusi, pemerataan, dan konsistensi antara janji dan realisasi di lapangan.
Reses kali ini menjadi pengingat bahwa di balik angka triliunan rupiah dan program unggulan, masyarakat masih menuntut hal-hal mendasar—jalan yang layak, air bersih yang mengalir, sekolah representatif, dan bantuan yang benar-benar terasa manfaatnya. (MK)
Editor: Agus S
