SAMARINDA – Kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya sejumlah target kinerja Pemerintah Kota Samarinda tahun ini.
Hal itu terungkap dalam proses sinkronisasi capaian kinerja perangkat daerah yang dilakukan Pemkot Samarinda selama tiga hari terakhir. Evaluasi tersebut membandingkan target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) murni dengan realisasi di lapangan setelah adanya penyesuaian anggaran.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bapperida Samarinda, Iman Gunadi, menjelaskan bahwa sejumlah target yang telah ditetapkan sejak awal tahun harus terkoreksi akibat pemangkasan anggaran di tengah tahun berjalan.
“RKPD murni sudah ditetapkan, tetapi di tengah jalan ada efisiensi anggaran dari pusat. Dampaknya, beberapa target yang sudah direncanakan tidak bisa tercapai maksimal,” ujarnya.
Menurut Iman, dampak efisiensi tidak hanya terasa pada capaian indikator program, tetapi juga pada pemanfaatan hasil pembangunan fisik. Beberapa fasilitas yang telah selesai dibangun belum dapat dioperasionalkan karena keterbatasan anggaran operasional.
Salah satu contoh adalah pembangunan pasar buah di kawasan Jalan Merdeka, Samarinda. Meski bangunan telah rampung, fasilitas tersebut belum bisa difungsikan secara optimal.
“Bangunannya sudah jadi, tapi belum bisa dioperasionalkan karena anggarannya terpangkas. Ini juga terjadi di beberapa sektor lain, termasuk kegiatan event yang terpaksa dibatalkan,” ungkapnya.
Meski demikian, Iman mengapresiasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mampu memenuhi bahkan melampaui target kinerja. Di antaranya sektor perizinan, perdagangan, ketenagakerjaan, serta kepemudaan dan olahraga. OPD tersebut dinilai tertib dalam pelaporan per triwulan serta memiliki kualitas data yang baik.
“Beberapa OPD kategorinya bagus, melampaui target. Namun perlu dicermati juga, jika capaian di atas 100 persen ini bisa menjadi anomali data,” jelasnya.
Ia mencontohkan sektor ketenagakerjaan yang melampaui target pencari kerja karena adanya tambahan kegiatan job fair yang didukung pendanaan non-APBD melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Melalui sinkronisasi ini, Pemkot Samarinda berharap perencanaan ke depan lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan anggaran dan perangkat daerah dapat menetapkan target yang lebih realistis.
“Sinkronisasi ini penting untuk menakar kinerja OPD antara target kerja dan realisasi dalam pengelolaan anggarannya,” tutupnya. (MK)
Editor: Agus S
