Oleh:
Hafsah
Aktivis dan Penulis
Distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang tetap berjalan selama bulan Ramadan. Namun, skema penyaluran diubah dari makanan basah menjadi paket makanan kering.
Kepala SPPG wilayah Berbas Pantai, David Diva Wijaya, mengatakan selama Ramadan MBG tetap dibagikan kepada siswa. Perbedaannya, menu yang diberikan berupa susu, buah, dan roti yang dikemas dalam totebag.
Ia menjelaskan, penyaluran MBG tetap dilakukan pada hari efektif sekolah atau bukan hari libur nasional. Waktu distribusi disesuaikan dengan permintaan masing-masing sekolah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan seluruh SPPG di Bontang untuk menjaga kualitas dan kandungan gizi makanan yang dibagikan selama Ramadan. (Kitamudamedia)
MBG dengan Segala Kisruh
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan pemerintahan terbaru dari pusat. Daerah otomatis mengikuti tanpa mampu menolak, Pemda justru harus seiya sekata dengan pusat. Minggu pertama puasa laman media lokal maupun nasional mengupdate terkait menu MBG. Hampir semua orang tua protes dengan menu yang ditawarkan, yaitu makanan kering atau siap saji, bukan menu harian yang dimasak oleh staff dapur MBG seperti hari biasa. Alasannya, agar makanan tidak basi dan mubazir.
Yang mengherankan, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak tentu telah paham bagaimana hukum berpuasa, terutama yang sudah Aqil baligh. Namun program ini harus tetap berjalan tanpa menerima alasan dari masyarakat. Jadilah MBG tetap berjalan tanpa bisa ditolak.
Alasan yang lebih masuk akal kenapa program ini tetap berjalan adalah keuntungan. Banyak pihak dilibatkan seolah program ini kebutuhan mendesak. Kita hidup dalam sistem Kapitalis sekuler dimana tolak ukur hidup diukur dengan materi, lebih mulia lagi yaitu manfaat. Maslahat tentu urusan belakang apalagi halal haram menjadi urusan individu. Maka MBG tetap berjalan meski unsur gizi dan manfaatnya terbilang minus.
Jika melihat temanya, yakni makanan bergizi tentu harus dicermati ulang. Melihat dihampir seluruh daerah mengupdate makanan yang dibagikan kepada siswa menuai kecewa. Sebab makanan yang digadang-gadang bergizi tidak sesuai dengan faktanya. Lalu bagaimana peran para ahli gizi pada proyek MBG yang rencananya akan dikukuhkan menjadi pegawai PPPK yang digaji dari uang rakyat? Mungkin masyarakat tidak terlalu peduli, yang menjadi perhatian adalah nilai gizi yang terkandung dalam makanan gratis tersebut.
Semenjak Presiden terpilih dikukuhkan, janji kepada rakyat ditunaikan. Namun janji ini sejatinya adalah janji politik kepada para relawan untuk bagi-bagi proyek atas nama rakyat. Padahal, belum lama negeri ini disuguhi bencana alam yang perlu penanganan ekstra untuk membantu para korban dan pemulihan infrastruktur kepada wilayah terdampak. Bahkan bencana ini harusnya jadi bencana nasional tapi justru MBG yang dapat perhatian lebih dimana masyarakat penerima tidak sedang dalam kondisi kritis.
Itulah watak sistem Kapitalis dan para pengembannya. Bila tidak menguntungkan maka itu bukan prioritas.
Kesejahteraan Rakyat Tanggung Jawab Pemimpin
Islam sebagai agama juga sebagai ideologi yang mengatur kehidupan rakyat, tentu punya mekanisme dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Negara sebagai pelindung akan memastikan setiap kepala rumah tangga mendapatkan pekerjaan. Negara juga memastikan mana yang mampu memenuhi hajat hidup keluarganya dan mana yang fakir sehingga harus dibantu. Bantuan bisa datang dari pihak keluarga yang terbilang mampu, jika tidak ada maka Baitul mall akan bertanggung jawab untuk memenuhinya. Dengan mekanisme tersebut dipastikan kebutuhan dasar akan terpenuhi.
Islam memandang memandang pemenuhan kebutuhan hidup secara individu, bukan perkepala keluarga. Sebab setiap keluarga akan berbeda kebutuhannya. Saat negara membantu masyarakat fakir dan miskin terlebih dahulu memahami fungsinya sebagai pengayom rakyat. Artinya tidak ada timbal balik atau mencari keuntungan saat membantu sebab itu adalah tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT.
Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari 7150, Muslim 1829)
Islam telah menanamkan rasa takut kepada para pengurus rakyat sebagai ra’in. Sebab landasan bernegara yaitu aqidah Islam menjadi sumpah selagi menjabat. Dengan begitu, anggaran yang dipakai atas nama rakyat benar difungsikan untuk kemaslahatan rakyat. Prioritas negara adalah memastikan setiap individu terjamin hidupnya berikut kebutuhan kesehatan dan pendidikannya.
Anggaran yang ada di Baitul mall benar-benar difungsikan.
Berdasarkan buku Sistem Keuangan Negara khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum, pemasukan negara berasal dari tiga bagian, yaitu fa’i dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat.
Fa’i dan kharaj terdiri dari seksi ghonimah, kharaj, status tanah, jizyah, fa’i dan dhoribah.
Bagian kepemilikan umum terdiri dari seksi migas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan dan padang rumput serta aset yang diproteksi negara.
Bagian zakat terdiri dari zakat uang, dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan serta zakat ternak seperti sapi, unta dan kambing.
Dengan sumber pendapatan yang memadai dari berbagai sektor, dipastikan kas negara dalam keadaan aman. Terlebih negara juga memastikan pendapatan tiap kepala rumah tangga terpenuhi dengan penyediaan lapangan pekerjaan.
Penguasa memposisikan diri sebagai pelayan bagi rakyat dengan menjaga keamanan harta tiap individu tanpa menyentuh apalagi merampasnya apapun alasannya.
Wallahu a’lam bisshowab
