BONTANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang mulai menggencarkan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, sebagai upaya memotret kondisi riil perekonomian daerah.
Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, menegaskan bahwa sensus kali ini hadir untuk menjawab perubahan besar dalam pola ekonomi masyarakat.
Menurutnya, dalam satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran signifikan, mulai dari pola konsumsi hingga cara masyarakat menjalankan usaha, terutama setelah pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Sekarang banyak aktivitas ekonomi yang tidak terlihat secara fisik, seperti jualan online atau menjadi reseller. Ini yang akan kami jangkau melalui sensus,” jelasnya, Rabu (15/4/2026).
Sensus ini tidak hanya menyasar usaha besar dan UMKM konvensional, tetapi juga aktivitas ekonomi berbasis digital yang selama ini kerap luput dari pendataan. Mulai dari penjual online, kreator konten, hingga pelaku ekonomi berbasis platform akan masuk dalam cakupan sensus.
BPS menilai, tanpa pendataan langsung ke lapangan, banyak aktivitas ekonomi rumah tangga yang tidak akan teridentifikasi, padahal memiliki kontribusi terhadap perputaran ekonomi.
Adapun salah satu fokus utama sensus ini, untuk memvalidasi data pelaku usaha yang melonjak saat pandemi. Saat itu, banyak masyarakat mendaftarkan usaha untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Namun, kondisi terkini belum sepenuhnya diketahui. Bisa jadi sebagian usaha sudah tidak berjalan lagi atau beralih ke sektor lain.
“Ini bukan hanya terjadi di Bontang, tapi hampir di seluruh Indonesia. Data lama perlu diperbarui agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Nantinya, pelaksanaan sensus dibagi dalam dua skema. Untuk perusahaan besar, pendataan dilakukan secara mandiri melalui sistem online. Sementara untuk usaha kecil, menengah, hingga aktivitas ekonomi rumah tangga, dilakukan melalui kunjungan langsung petugas ke lapangan.
Petugas akan mendata berbagai aspek, mulai dari identitas usaha, tenaga kerja, hingga kondisi keuangan secara umum. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga juga turut dicatat sebagai bagian dari gambaran menyeluruh.
Data hasil sensus nantinya akan digunakan untuk menyusun peta ekonomi daerah, termasuk melihat potensi sektor digital, struktur usaha, hingga peluang investasi.
Namun demikian, BPS memastikan tidak ada data individu atau perusahaan yang dibuka ke publik. Informasi yang dirilis hanya dalam bentuk agregat, seperti total jumlah usaha atau nilai ekonomi per sektor.
Pendataan usaha besar dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Sementara pendataan lapangan dilakukan mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026.
BPS juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas, “Sensus ini harus mencakup semua. Kalau ada yang terlewat, justru kami butuh informasi itu untuk segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
