BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berupaya menjaga stabilitas penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah tekanan kebijakan anggaran. Salah satunya dengan memperjuangkan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dimasukkan dalam komponen belanja pegawai.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan, jika TPP dimasukkan ke dalam belanja pegawai, maka komposisi anggaran akan berubah signifikan dan berpotensi menurunkan penghasilan ASN.
Ia mengaku hingga saat ini belum berencana merevisi besaran penghasilan pegawai, meskipun terdapat tekanan dari regulasi yang mengatur komposisi belanja daerah.
“Kalau kita ikuti itu, turunnya bisa jauh sekali. Kasihan ASN,” ujarnya.
Menurutnya, dalam perhitungan anggaran ke depan, terdapat sejumlah komponen yang turut membebani, seperti gaji ke-13, hingga tambahan satu bulan gaji beserta TPP.
Jika seluruh komponen tersebut dihitung dalam satu porsi belanja pegawai, maka nilai yang diterima ASN berpotensi mengalami penurunan signifikan.
Pemerintah kota pun terus berupaya mencari solusi agar kesejahteraan ASN tetap terjaga, salah satunya melalui komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
Ia juga menyebut, sejumlah daerah lain bahkan telah melakukan pemangkasan TPP secara ekstrem hingga mencapai 65 persen akibat keterbatasan anggaran.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
