SANGATTA – Kesabaran puluhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Kutai Timur (Kutim) tampaknya sudah di ujung batas. Bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status, mereka akhirnya turun ke jalan. Senin (4/5/2026), aksi solidaritas digelar di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim.
Spanduk-spanduk tuntutan dibentangkan. Tulisan seperti “Harga Pengabdian Kami”, “Bersatu Berjuang”, hingga “Tuntut Keadilan Guru dan Tendik” menjadi simbol kegelisahan yang selama ini terpendam.
Koordinator aksi, Rahmat, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perjuangan kolektif honorer murni yang merasa terus terpinggirkan.
“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi belum juga mendapatkan kepastian status,” tegasnya lantang.
Menurutnya, honorer murni kerap luput dari prioritas kebijakan, terutama dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kami seperti tidak terlihat. Padahal kami tetap mengabdi di sekolah, menjalankan tugas seperti ASN,” lanjutnya.
Dalam aksi bertajuk Aksi Solidaritas Tuntutan Gerakan Honorer Murni itu, empat tuntutan utama disampaikan.
Pertama, mereka mendesak transparansi dalam proses analisis jabatan (anjab), pemetaan, hingga pembahasan status guru dan tenaga kependidikan honorer—termasuk operator Dapodik, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan.
Kedua, honorer yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diminta tetap diprioritaskan dalam seleksi ASN maupun P3K tahun 2026.
Ketiga, mereka menuntut kejelasan status hukum bagi honorer aktif di Kutim agar diakui sebagai tenaga honorer daerah dengan dasar hukum yang jelas.
Keempat, peningkatan kesejahteraan juga menjadi sorotan. Mereka meminta adanya tunjangan berbasis wilayah kerja serta pencairan yang dilakukan secara rutin setiap bulan.
Aksi berlangsung tertib, namun sarat emosi. Para honorer berharap suara mereka tidak lagi diabaikan. Sebab, bagi mereka, ini bukan sekadar soal status pekerjaan—tetapi juga masa depan.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan. Ini demi masa depan kami dan kualitas pendidikan di daerah,” tutup Rahmat.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
