NUSANTARA — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Nusantara Kalimantan Timur resmi dikukuhkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Minggu (3/5/2026). Momentum ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga panggung untuk menegaskan posisi masyarakat adat dalam arus pembangunan yang kian masif.
Ketua DPW MATRA Kaltim, Bambang Arwanto, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam kerap berdampak pada menyempitnya ruang hidup hingga mengancam identitas budaya.
“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi menjadi fondasi dalam merawat persatuan di tengah keberagaman identitas adat dan budaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengukuhan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjadikan IKN sebagai pusat peradaban baru yang tetap berakar pada nilai-nilai adat dan budaya Nusantara.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Ia menekankan bahwa keberagaman adat dan suku di Indonesia tetap dapat disatukan melalui bahasa Indonesia sebagai identitas bersama.
“Ini sangat luar biasa. Dari berbagai adat dan suku, yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia. Ini sangat powerful,” ujarnya.
DPW MATRA Kaltim hadir sebagai wadah yang menghimpun komunitas masyarakat adat untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mulai dari hukum adat, ritual, hingga kelembagaan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan.
Organisasi ini juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
Data menunjukkan, di Kalimantan Timur terdapat sedikitnya 237 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 195 desa dan kelurahan. Namun hingga kini, baru sebagian kecil yang mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah daerah.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pengukuhan ini, di antaranya Akmal Malik, Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta Ketua Umum DPP MATRA Andi Bau Malik Barammamase.
Selain itu, acara juga dihadiri unsur kesultanan dan pemangku adat, termasuk perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan sejumlah raja adat dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan IKN, sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah transformasi kawasan menuju pusat pemerintahan baru Indonesia. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S
