BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).
Program tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengajak seluruh ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta agen Perlindungan Sosial Kota Balikpapan untuk ikut menyukseskan program tersebut.
“Kita rencana akan gelar sosialisasi di Dome pada Selasa, 2 Juni nanti. Ayo kita sama-sama ikut menyukseskan program ini,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).
Rahmad menjelaskan digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui konsep Digital Public Infrastructure (DPI).
Melalui program tersebut, pemerintah menghadirkan portal digital Perlinsos yang dapat diakses masyarakat secara mandiri maupun melalui pendampingan petugas di lapangan.
“Melalui program ini, pemerintah menghadirkan portal digital Perlinsos yang dapat diakses masyarakat secara mandiri maupun melalui pendampingan petugas di lapangan,” jelasnya.
Program ini dijalankan lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kepala keluarga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos.
Sementara bagi warga lanjut usia, masyarakat dengan keterbatasan literasi digital, atau belum memiliki IKD, proses pendaftaran akan difasilitasi melalui agen Perlinsos di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Arfiansyah, menambahkan untuk mendukung program tersebut, Pemkot Balikpapan menyiapkan 365 agen Perlinsos yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Setiap kelurahan akan memiliki 10 agen yang terdiri dari tujuh aparatur sipil negara (ASN) dan tiga mitra Perlindungan Sosial seperti Puskesos, PSM, TKSK, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Sedangkan di tingkat kecamatan disiapkan masing-masing empat agen.
“Seluruh agen tersebut nantinya akan mendapatkan akses khusus ke portal Perlinsos setelah didaftarkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 2 Juni mendatang melalui kick-off dan sosialisasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial.
Pada hari yang sama, sebanyak 365 agen Perlinsos dijadwalkan mengikuti bimbingan teknis di Aula Balai Kota Balikpapan dan Aula Gedung Bank Indonesia.
Selanjutnya, proses registrasi masyarakat akan dimulai pada 4 Juni di masing-masing kelurahan dan kecamatan.
Pemkot Balikpapan juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga ketua RT untuk aktif menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.
Selain itu, para ketua RT diminta menyiapkan data terbaru kepala keluarga di wilayah masing-masing, sementara kelurahan memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan.
“Melalui digitalisasi ini, pemerintah berharap data penerima bantuan sosial menjadi lebih valid dan terintegrasi, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran,” kata Arfiansyah.
Program tersebut sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan sosial nasional berbasis data digital yang terhubung langsung dengan identitas kependudukan masyarakat. (MK)
Penulis: Aprianto
Editor: Agus S
