BONTANG – Pernyataan Kepala Dinas PUPR Bontang Usman yang menyebutkan serapan anggaran instansi yang dipimpinnya pada Oktober hanya mencapai 24 persen, ditanggapi Komisi III DPRD Bontang.
“Serapan baru 24 persen ini tergolong lambat sekali, apalagi sekarang sudah triwulan keempat melewati triwulan ketiga,” kata Agus Suhadi, anggota Komisi III DPRD Bontang.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Bontang ini mengingatkan agar anggaran di setiap OPD hendaknya optimal dapat selesai dan dilaksanakan. Pasalnya, setiap serapan yang tuntas akan berguna bagi alokasi anggaran Pemerintah Kota Bontang.
Rendahnya realisasi anggaran di Dinas PUPR Bontang diketahui saat inspeksi lapangan Komisi III DPRD Bontang pada Selasa (4/10/2022) lalu. Agus mensinyalir rendahnya realisasi itu disebabkan karena pencairan setiap kegiatan proyek fisik hanya bisa dilakukan jika mencapai progres 50 persen. Jika kurang dari nilai itu, tidak boleh.
Politisi PDIP Bontang ini menegaskan, realisasi serapan anggaran ini sangat penting mengingat kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 diharapkan dampaknya akan terasa pada tahun yang sama.
“Jika serapan tinggi, pemerintah pusat akan mempertimbangkan masuknya bantuan keuangan kepada pemerintah Kota Bontang,” ujar Agus.
Lebih jauh dijelaskan anggota DPRD Bontang dua periode ini, dalam perencanaan setiap instansi dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan di lapangan.
Selanjutnya, kata Agus, instansi memformulasikan solusi dan fasilitasi kegiatan yang sesuai kondisi dan lokasi. Untuk mencapai hal ini diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar bidang di setiap OPD.
“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi kepada semua Kepala Dinas atau Kepala Badan di Kota Bontang atas semangat dan kerja kerasnya dalam melaksanakan program-program secara tepat waktu,” tutup anggota Komisi III DPRD Bontang. (adv)
