PENAJAM PASER UTARA – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat sebanyak 1.102 usulan dari masyarakat. Tingginya angka tersebut menunjukkan partisipasi publik yang cukup aktif, namun di sisi lain mengungkap persoalan klasik dalam pola perencanaan pembangunan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embong Bulon, menilai mayoritas usulan masih didominasi pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan drainase.
“Umumnya usulan masyarakat masih berkaitan dengan infrastruktur. Padahal ke depan perlu diperkaya dengan peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dominasi usulan infrastruktur tidak lepas dari kondisi riil yang dihadapi masyarakat, seperti banjir dan keterbatasan akses jalan. Namun, menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari program rutin organisasi perangkat daerah (OPD) melalui rencana strategis masing-masing.
“Kebutuhan dasar itu memang penting, tapi SKPD pada dasarnya sudah punya kewajiban menangani melalui perencanaan mereka,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat Musrenbang belum sepenuhnya menjadi ruang lahirnya gagasan pembangunan yang berdampak jangka panjang, khususnya di sektor ekonomi.
Ade menyoroti masih minimnya usulan yang memiliki orientasi output dan outcome yang jelas, terutama yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Ia mencontohkan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar di PPU, namun justru jarang diusulkan.
“Destinasi wisata itu potensinya besar, tapi justru sedikit diusulkan. Seharusnya ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam merancang arah pembangunan, bukan sekadar menyampaikan kebutuhan infrastruktur.
“Kita ingin mengubah pola pikir bahwa pembangunan bukan hanya apa yang dibangun pemerintah, tapi bagaimana masyarakat ikut berkontribusi,” tambahnya.
Meski jumlah usulan cukup besar, pemerintah daerah tetap harus melakukan seleksi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal. Tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Semua akan dipilah. Kemampuan fiskal daerah terbatas, jadi harus ada prioritas,” tegasnya.
Namun demikian, ia memastikan usulan yang belum terakomodasi tetap akan masuk dalam perencanaan jangka menengah agar pembangunan berjalan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkab PPU juga menyiapkan sejumlah isu strategis untuk diusulkan ke pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan dukungan anggaran tambahan.
“Kita juga dorong isu strategis ke pusat dan provinsi agar mendapat dukungan lebih besar,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S
