BONTANG – Progres pengendalian banjir yang dilakukan Pemkot Bontang dinilai belum signifikan. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina.
Ia meminta keseriusan wali kota Bontang karena menurutnya, sampai pertengahan tahun 2022 progresnya belum. Salah satunya dengan menggandengan stakeholder dan seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Bontang.
“Karena kalau mengandalkan APBD (anggaran daerah) pasti tidak akan cukup. Undang mereka (perusahaan) untuk duduk bersama,” kata Politisi Partai Gerindra itu belum lama ini.
Selain pemberian bantuan dana atau program, keterlibatan perusahaan juga bisa dimanfaatkan pemkot untuk peminjaman alat-alat berat saat warga hendak melakukan pengerukan drainase.
Harusnya, kata dia, pemkot merasa tertampar jika mendengar warganya rela patungan menyewa alat berat untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah mereka. “Kemana peran pemerintah kalau seperti itu,” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, tak menampik jika pihaknya sudah melibatkan perusahaan dalam penanganan banjir di Kota Taman. Salah satunya dalam program pembangunan turap di Kelurahan Guntung.
Ke depan, lanjut Basri, pemkot juga berencana membeli dua unit excavator amfibi untuk membantu warga mengeruk sungai dan drainase. Satu berukuran besar, dan satu ukuran kecil alias minimalis. Harapannya bisa meminimalisir bencana banjir ketika air meluap hingga ke wilayah Kota Bontang. “Harapannya bisa terealisasi tahun ini,” tandas Basri
Diketahui, banjir masih menjadi momok bagi warga Kota Bontang. Banjir didominasi akibat kiriman dari wilayah lain, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim). Bila sudah parah, sebagian wilayah Kota Bontang terendam dan terdampak. (adv/mk)
