SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga dan kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi sepanjang Desember 2025. Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Kaltim.
Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Kaltim, Ali Wardana, mengatakan pengalaman krisis pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Saat itu, harga beras sempat melonjak hingga Rp1 juta per karung akibat terganggunya distribusi.
“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terulang. Cuaca ekstrem bisa memutus akses distribusi, stok menipis, dan akhirnya harga melonjak. Ini yang sedang kita antisipasi secara serius,” ujar Ali Wardana dalam jumpa pers Diskominfo Kaltim, Jumat (12/12/2025).
Menurut Ali, gangguan pasokan pangan kerap dipicu oleh hambatan distribusi akibat banjir, cuaca ekstrem berkepanjangan, maupun kondisi geografis yang menyulitkan jalur logistik, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kaltim mengaktifkan sistem pemantauan harga berbasis aplikasi yang terhubung dengan Dinas Pangan di seluruh kabupaten dan kota. Jika terdeteksi kenaikan harga signifikan selama lebih dari tiga hari berturut-turut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan evaluasi dan intervensi di lapangan.
“Begitu ada tren kenaikan, kita langsung cek penyebabnya, apakah karena pasokan, distribusi, atau faktor lain. Setelah itu kita ambil langkah cepat,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan aplikasi baru bernama Mandau yang akan berfungsi sebagai sistem informasi harga pangan harian sekaligus dilengkapi fitur early warning system. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan peringatan dini dan rekomendasi kebijakan jika terjadi gejolak harga.
“Aplikasi Mandau belum diluncurkan ke publik, tapi ini menjadi program prioritas daerah. Nantinya sangat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” kata Ali.
Ia juga menyoroti keterbatasan cadangan pangan di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, pengalaman Mahulu menunjukkan pentingnya ketersediaan stok pangan pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi darurat.
“Cadangan pangan pemerintah daerah waktu itu sangat terbatas. Karena itu, sekarang kami dorong kabupaten dan kota untuk memperkuat stok minimal sebagai antisipasi krisis,” tambahnya.
Dengan pengawasan harga yang ketat, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan sistem informasi dan peringatan dini, Pemprov Kaltim berharap dampak cuaca ekstrem terhadap stabilitas pangan dapat ditekan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (fjr)
Editor: Agus S
