BONTANG – Sejumlah kegiatan yang sempat dibintangi saat recofusing APBD murni 2022, kini mulai terbuka. Hal ini dampak dari kenaikan APBD Bontang yang sebelumnya Rp 1,3 triliun, menjadi Rp 1,5 triliun. Kenaikan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), DBH pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Alokasi Umum (DAU).
Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang menyampaikan, Bontang mendapatkan akumulasi kucuran dana maupun pendapatan sekitar Rp 290 miliar lebih. Nantinya, tambahan APBD ini akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang, untuk selanjutnya dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS), sebagai landasan pembagian ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bontang.
“Tapi tetap akan kami bedah lagi mana-mana saja kegiatan yang harus berjalan, dan mana yang tidak,” ujar Rustam, usai rapat prognosis semester kedua tahun 2022 bersama beberapa pihak terkait. Seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), belum lama ini.
Politisi Golkar itu meminta agar Pemkot agar bisa memaksimalkan penambahan anggaran tersebut, sehingga bisa menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Capaian penyerapan hingga akhir Juli, lanjut Rustam, sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Saat ini rata-rata penyerapan anggaran seluruh OPD berada di angka 35-40 persen. “Tentu hal ini akan terus kami kontrol secara rutin,” tandasnya. (adv/mk)
