SAMARINDA — Pembahasan kinerja pelaksanaan APBD Perubahan Kalimantan Timur belum dapat disimpulkan secara rinci. DPRD Kaltim masih menunggu tahapan resmi evaluasi setelah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan evaluasi menyeluruh baru bisa dilakukan setelah LKPJ disampaikan secara resmi. Menurutnya, DPRD belum berada pada posisi untuk menilai secara detail capaian maupun kekurangan pelaksanaan APBD Perubahan sebelum proses tersebut berjalan.
“Evaluasi itu nanti setelah LKPJ disampaikan, sekitar tiga bulan ke depan. Sekarang kita belum bisa menyampaikan apa yang kurang dan apa yang lebih,” ujarnya.
Meski demikian, Hasanuddin menilai komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejauh ini berjalan cukup baik. Koordinasi antarlembaga dinilai tetap terjaga, meskipun DPRD belum melakukan peninjauan lapangan secara langsung terkait pelaksanaan program APBD Perubahan.
Ia menjelaskan, DPRD biasanya melakukan kunjungan daerah pemilihan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim untuk melihat secara langsung realisasi bantuan dan program pemerintah. Namun hingga saat ini, agenda kunjungan dapil tersebut belum dilaksanakan.
“APBD perubahan ini kita belum ada kunjungan dapil. Biasanya dewan turun ke 10 kabupaten dan kota untuk melihat langsung bantuan dan program yang diberikan pemerintah,” jelasnya.
Dalam gambaran awal APBD Perubahan, Hasanuddin mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama. Perhatian pembangunan tidak hanya diarahkan ke wilayah perkotaan, tetapi juga ke daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu.
“Rencananya infrastruktur jalan akan diupayakan sampai ke Mahulu. Artinya ke depan kondisi jalan tidak seperti dulu lagi, akan jauh lebih baik,” katanya.
Selain Mahakam Ulu, pembangunan infrastruktur juga direncanakan menyasar wilayah lain seperti Kabupaten Berau. DPRD bahkan disebut turut diajak oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk meninjau langsung sejumlah daerah sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan.
Hasanuddin menegaskan, DPRD akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif setelah seluruh tahapan evaluasi dan peninjauan lapangan dilakukan, agar pelaksanaan APBD Perubahan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
