BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian anggaran menyusul tekanan pada APBD yang tidak sesuai dengan proyeksi awal. Diproyeksikan APBD pada tahun 2027 hanya sebesar Rp1,5 triliun dari sebelumnya berkisar Rp 2 triliun.
Untuk itu, sejumlah program pun terpaksa ditunda, demi menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus menambah beban utang.
Wali Kota Bontang menegaskan, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah bijak, terutama karena adanya selisih perhitungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), serta ketidakpastian dana transfer dari pusat.
“Memang ada meleset dari perkiraan. Silpa yang sebelumnya diproyeksikan tidak sesuai, ditambah dana kurang salur yang belum ada kejelasan. Kalau lebih salur pasti dipotong,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, Pemkot memilih untuk menunda sejumlah program yang dinilai belum mendesak. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif, agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
“Lebih baik kita tunda dulu program yang bisa ditunda. Saya tidak mau berutang. Kita ingin membangun tanpa meninggalkan beban ke depan,” tegasnya.
Beberapa program yang terdampak penyesuaian di antaranya rencana pengembangan kawasan Waduk Kanaan, yang sebelumnya dirancang sebagai proyek multi years. Selain itu, rencana pembelian mess di Jakarta serta pembangunan fasilitas olahraga seperti mini soccer, juga masuk dalam daftar program yang ditunda.
Meski demikian, pemerintah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dipastikan tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.
“Yang langsung dirasakan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap kita pertahankan. Itu komitmen kami,” katanya.
Langkah penyesuaian ini juga dilakukan, untuk menjaga agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Pemkot Bontang pun akan terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, termasuk mencari alternatif pembiayaan lain seperti dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk proyek-proyek strategis.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
