NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Komisi II DPR RI menggelar rapat koordinasi dan monitoring capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara di Multifunction Hall Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 IKN, Selasa (11/11/2025).
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan berbagai capaian pembangunan IKN dalam dua tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan melalui lima tahap dan kini telah memasuki tahap kedua (2025–2029).
“Tapi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) minta dipercepat, sehingga kita kebut sampai 2028,” ujar mantan Menteri PUPR itu.
Basuki menyebut salah satu fokus utama saat ini adalah pembangunan kawasan Legislatif–Yudikatif yang baru saja menandatangani sejumlah kontrak kerja. Selain itu, OIKN juga tengah menyiapkan regulasi menuju pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN dengan melibatkan akademisi Prof. Jimly Asshiddiqie.
“Kami minta masukan, apa yang harus kami siapkan untuk menuju Pemdasus, agar lebih konkret,” tegas Basuki.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan pembangunan IKN.
“Tahun 2026 kami sudah putuskan anggaran untuk Otorita IKN, nilainya hampir Rp7 triliun dari total kebutuhan Rp48,8 triliun hingga 2028,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tugas Komisi II adalah memastikan penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran. “Apa yang sudah disetujui DPR harus dijalankan OIKN sepenuhnya, termasuk pembangunan infrastruktur untuk tiga cabang kekuasaan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politica),” tegas Rifqi.
Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta tiga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yakni Zulfikar Arse Sadikin, Aria Bima, dan Dede Yusuf.
Selain itu, hadir pula Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris KemenPAN-RB Reni Suzana, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Nanik Murwati, Deputi Pelayanan Publik Otok Kuswandaru, serta jajaran pejabat OIKN dan mitra kerja Komisi II DPR RI. (MK)
Editor: Agus S
