BONTANG – Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (11/9/2025).
PHM menurunkan ratusan massa dengan membawa empat tuntutan, seperti penolakan rencana pemindahan rumah jabatan wali kota, wakil wali kota, dan Ketua DPRD untuk diganti dengan pembangunan hotel berbintang lima.
“Kalau ini direalisasikan akan berbanding dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi,” ujar Rudy Irawan, Pengurus DPP PHM.
Kedua, mereka juga menuntut agar seluruh honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun sebanyak 230 orang dapat dipekerjakan kembali, bukan hanya 72 pegawai Disdamkartan. Mereka juga meminta rekrutmen pendamping RT ditambah, menyesuaikan dengan jumlah 500 RT di Bontang, serta memprioritaskan tenaga honorer lama dibanding membuka rekrutmen baru.
Seiring berjalannya aksi, terdapat tuntutan lainnya mencakup pemberdayaan pengusaha dan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan pemerintah, perhatian terhadap tingginya angka pengangguran, transparansi penggunaan aspirasi DPRD yang disebut hanya Rp400 juta per tahun, serta kritik terhadap anggota DPRD yang dianggap jarang berada di kota dan merangkap jabatan.
Menanggapi aksi tersebut, DPRD Kota Bontang melalui Wakil Ketua DPRD, Maming, mengajak beberapa perwakilan massa untuk masuk ke dalam dan berdialog.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah sudah berjuang maksimal menyampaikan permasalahan honorer ke pemerintah pusat. “Insyaallah nanti kami akan jelaskan sampai tuntas di dalam apa saja perjuangan yang sudah dilalui, termasuk honorer kami juga sependapat” tambah Maming.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
