BONTANG – Pemkot Bontang tak berani terlalu menekan pihak perusahaan, untuk memperbaiki jalan Bontang Lestari (Bonles). Lantaran terdapat beberapa dampak yang menjadi pertimbangan, saat harus ‘memaksa’ perusahaan.
Dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPRK Bontang, Anwar Nurddin, Pemkot Bontang tak bisa terlalu menekan maksimal pihak perusahaan karena perusahaan telah membayar pajak. Sehingga urusan perbaikan jalan menjadi urusan Pemkot Bontang.
Beberapa dampak yang bisa terjadi apabila pemkot terlalu menekan adalah, perusahaan bisa hengkang dari Bontang. Jikalau perusahaan hengkang akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
“Masalah banjir belum selesai, bisa nambah lagi masalah pengangguran yang tidak berkurang karena perginya perusahaan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, dalam proses perbaikan jalan Bonles, Pemkot Bontang tetap berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, seperti dengan PT Energi Unggul Persada (EUP).
Dikatakannya, PT EUP kerap membantu dalam proses perbaikan jalan Bonles. Seperti bantuan batu gunung untuk penambalan sementara sepanjang jalan Bontang Lestari. Tahun lalu PT EUP juga menyumbangkan dana sebesar Rp 500 juta guna membantu rehab jalan.
“Perusahaan hanya bisa kita minta bantu sesuai kemampuan mereka saja,” ujar Anwar Nurddin saat berdiskusi ringan dengan para awak media Bontang beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, kerusakan jalan Bonles kerap menimbulkan protes warga Bontang. Bahkan anggota dewan pun sering menyuarakan hal tersebut kepada Pemkot Bontang.
Anggota legislatif kerap meminta Pemkot Bontang untuk menekan perusahaan ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan Bonles. Lantaran jalan tersebut rusak akibat kendaraan-kendaraan besar yang melintas milik perusahaan. (al)
