spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BKPSDM Bontang Tangani 92,8 Persen Disparitas Data ASN, Tersisa 38 Menunggu Validasi

BONTANG – Disparitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat dalam Sistem Informasi ASN (SIASN) sering menjadi tantangan serius dalam layanan kepegawaian. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil, yang dapat berdampak pada kualitas layanan kepegawaian, pengambilan keputusan, efisiensi kebijakan, hingga kepercayaan terhadap sistem tersebut.

Sepanjang tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang berhasil menangani 92,8% dari total 533 kasus disparitas data dalam aplikasi SIASN. Permasalahan yang paling banyak ditemukan meliputi data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN tahun sebelumnya yang belum tersedia, sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP), serta unit organisasi ASN yang tidak aktif.

Kabid PKPDIFPASN BKPSDM Kota Bontang, Arif Supriyadi, menyampaikan bahwa dari 533 kasus tersebut, saat ini hanya tersisa 38 data yang masih menunggu validasi dari BKN Kanreg maupun Bidang Informasi Kepegawaian BKN. “38 data itu sudah ditangani sejak Desember lalu, tinggal menunggu validasi dari rekan-rekan Prakom di BKN,” ujar Arif.

Baca Juga:  Sosialisasikan Jabatan Fungsional Pemerintah Kota Bontang dengan Kerjasama Kanreg VIII BKN

Arif juga memaparkan tiga langkah utama yang dilakukan BKPSDM untuk menangani masalah ini, yakni:

  • Konsolidasi internal dengan Admin Data Pegawai di tiap OPD, khususnya untuk melengkapi data SKP ASN tahun sebelumnya.
  • Coaching clinic yang dilaksanakan tiga kali untuk memberikan panduan sinkronisasi data secara mandiri bagi ASN.
  • Verifikasi mandiri oleh tim Prakom BKPSDM terhadap data ASN yang dapat diperbarui langsung oleh Admin Data Kota.

“Alhamdulillah, dalam empat bulan terakhir, penyelesaiannya sangat signifikan berkat kerja sama antara Admin Data Kota, Admin Data OPD, dan para ASN yang datanya bermasalah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menegaskan bahwa penyelesaian disparitas data ASN ini menjadi prioritas utama. “Data ini menjadi landasan layanan kepegawaian bagi seluruh ASN. Ke depannya, kami akan terus meningkatkan kesadaran ASN untuk memperhatikan substansi data masing-masing guna meminimalkan disparitas di masa mendatang,” jelas Sudi. (adv)

Editor: Yusva Alam

Most Popular