BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membuka Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah: Memperkuat Rantai Nilai Global (Global Value Chains) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda, yang diinisiasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (22/9/2022).
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang digelar BKSP DPD RI ini dalam rangka memfasilitasi kerja sama antara daerah dengan negara-negara luar dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Sekaligus mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dalam konteks rantai nilai global industri Kalimantan Timur.
“Kaltim tidak salah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia. Selain karena letaknya strategis, Ibu Kota Nusantara (IKN) ini juga untuk pemerataan pembangunan, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Karena selama ini 60 persen APBN beredar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera, dan sisanya di wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Saya berharap para senator yang hadir disini bisa memberikan dukungan ini (pembangunan IKN), karena bukan untuk Kaltim saja tetapi untuk bangsa Indonesia kedepan,” jelas Hadi Mulyadi.
Dikatakan, tidak kurang sekitar Rp500 – Rp700 triliun setiap tahunnya disumbangkan Kaltim melalui ekspor perdagangan sumber daya alam yang dihasilkan Benua Etam. Namun memang dari jumlah kontribusi yang begitu besar untuk negara, tetapi yang kembali ke Kaltim tidak banyak, bahkan kurang untuk membangun wilayah Kaltim yang sangat luas.
“Kaltim pernah mengajukan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta atau DI Yogyakarta namun ditolak, kemudian pernah mengajukan revisi DBH migas, termasuk dalam UU HKPD untuk menambah persentase bagian dana transfer ke daerah dari pusat. Semoga apa yang diimpikan Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim bisa terwujud,” urai Hadi.
Sementara Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang difasilitasi BKSP DPD RI ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM.
“Jangan hanya kegiatan-kegiatan sebatas omongan saja, jangan sampai berhenti disini, tetapi harus ditindaklanjuti. Apa yang bisa diperbuat dalam rangka memajukan ekonomi daerah harus ditindaklanjuti, apalagi Kaltim daerah penyangga bagi IKN. Nanti jika kita mampu tidak lagi menjual produk raw material, tetapi produk-produk turunannya maka akan memberikan nilai tambah ekonomi,” ujar Mahyudin.
Mahyudin pun menyinggung porsi APBN yang selama ini berdasarkan jumlah penduduk, sehingga tidak proprosional untuk pemerataan pembangunan. Sehingga melalui pemindahan IKN ke Kaltim, diharapkan meminimalisir disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa khususnya untuk wilayah Indonesia timur.
“Gagasan Pak Jokowi itu harus kita dukung secara keseluruhan, salah satunya terkait pembangunan IKN. Melalui forum ini akan menjadi dialog yang konstruktif untuk memetakan potensi-potensi Kalimantan Timur hingga ditindaklanjuti kerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda, khususnya dibidang ekspor. Dimana Belanda ini merupakan pintu gerbang Eropa untuk sektor perdagangan dengan pelabuhan besar yang dimiliki,” pinta Mahyudin.
Setelah resmi dibuka Wagub Hadi Mulyadi dan ditandai penekanan tombol sirine oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dilanjutkan dengan diskusi dengan nara sumber Natasja van der Geest selaku Deputy Head of Economic Department di Kedutaan Besar Belanda, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin, dipandu moderator Wakil Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman.
Tampak hadir Ketua BKSP DPD RI Prof Sylviana Murni beserta anggota DPD RI, Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto, ketua dan perwakilan organisasi, seperti Kadin, Iwapi dan Ipemi Kaltim. (adv/diskominfokaltim)
