BONTANG — Penurunan tajam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Bontang sepanjang 2025 tidak serta-merta menandakan situasi aman. Justru, deretan data banjir, longsor, kebakaran permukiman, hingga banjir rob menunjukkan bahwa Kota Bontang masih berada dalam pusaran ancaman bencana yang kompleks. Di tengah kondisi alam yang kian tak terprediksi, mitigasi dini menjadi satu-satunya pilihan rasional untuk menjaga keselamatan warga dan keberlanjutan kota.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang mencatat, sepanjang 2025 hanya terjadi delapan kejadian karhutla. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 40 kejadian. Faktor cuaca dengan intensitas hujan tinggi dinilai menjadi penyebab utama meredanya kebakaran lahan tahun ini.
Namun laporan tersebut seharusnya tidak membuat pemerintah daerah maupun masyarakat lengah. Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir menjadi pengingat keras bahwa kondisi alam tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Apalagi, ulah manusia yang lalai dan abai terhadap lingkungan turut memperbesar potensi bencana.
Kota Bontang, yang kerap dijuluki Kota Taman, justru termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bontang, Eko Mashudi, menjelaskan bahwa terdapat empat jenis bencana utama yang berpotensi terjadi di Bontang, yakni banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang laut tinggi.
“Selain itu, ada pula potensi kegagalan teknologi mengingat keberadaan kawasan industri petrokimia, petroleum, gas, dan pengolahan minyak kelapa sawit,” ungkap Eko, September 2025 lalu.
BPBD mencatat, sepanjang September 2025 saja telah terjadi dua kali banjir, tujuh kejadian karhutla, dan enam peristiwa tanah longsor di sejumlah wilayah seperti Tanjung Laut, Gunung Elai, Belimbing, dan Telihan. Meski sebagian berskala kecil, kejadian tersebut cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian material.
Angka Bencana Sepanjang 2025
Pernyataan BPBD tersebut selaras dengan data kebencanaan yang dihimpun sepanjang 2025 oleh BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang, baik akibat faktor alam ekstrem maupun kelalaian manusia.
Untuk kasus kebakaran permukiman, Disdamkartan mencatat 56 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga November 2025. Korsleting listrik menjadi penyebab dominan dengan 27 kejadian, disusul kelalaian manusia sebanyak sembilan kasus, serta pembakaran disengaja sebanyak delapan kejadian. Selain itu, kebocoran bahan bakar atau saluran gas tercatat sebanyak tiga kasus.
BPBD juga menetapkan tujuh kelurahan di Kota Bontang sebagai wilayah rawan tanah longsor. Penetapan ini disampaikan dalam sosialisasi penanggulangan bencana di Auditorium 3D, November 2025, berdasarkan kajian manajemen risiko.
“Kelurahan Belimbing, Gunung Telihan, dan Kanaan di Kecamatan Bontang Barat masuk kategori rawan longsor. Di Bontang Utara ada Kelurahan Gunung Elai dan Loktuan. Sementara di Bontang Selatan, kawasan Tanjung Laut dan Berebas Tengah juga termasuk rawan,” jelas Eko.
Ancaman lain yang tak kalah serius adalah banjir rob. Fenomena alam ini rutin terjadi dua kali dalam sebulan di wilayah pesisir Bontang. BPBD bahkan telah mengeluarkan peringatan potensi peningkatan banjir rob pada pertengahan Desember 2025, seiring dengan meningkatnya curah hujan dan pasang laut.
Berdasarkan analisis cuaca, BPBD memperkirakan banjir rob akan kembali terjadi pada 17–20 Desember dengan ketinggian air mencapai sekitar tiga meter. Peringatan ini menyusul banjir rob sebelumnya yang melanda pesisir Bontang pada 4–7 Desember dan merendam sejumlah permukiman warga.
Dalam catatan tiga tahun terakhir, BPBD menyebut Kelurahan Api-Api dan Perumahan Bontang Permai sebagai wilayah paling sering terdampak banjir permukiman. Bahkan, Perumahan Bontang Permai tercatat mengalami genangan terlama hingga 12 jam pada kejadian terakhir.
Wilayah lain seperti Guntung, Gunung Telihan, serta sejumlah kawasan cekungan juga kerap tergenang, terutama saat hujan deras bertepatan dengan pasang laut. Sementara di kawasan pesisir seperti Tanjung Laut, Berbas Pantai, dan Gusung, masyarakat lebih sering berhadapan dengan ancaman banjir rob.
Selain itu, angin puting beliung juga menjadi bencana yang cukup sering terjadi, khususnya di wilayah pesisir seperti Malahing dan Tihi-Tihi. Namun kawasan perkotaan pun tidak luput dari ancaman serupa.
“Beberapa waktu lalu sempat ada TK yang atapnya terangkat karena puting beliung. Itu salah satu contoh kejadian di darat,” ujar Eko.
Langkah Mitigasi
Deretan kejadian bencana tersebut menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Bontang untuk memperkuat mitigasi sebagai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang tidak bisa diprediksi waktunya.
Sejumlah program mitigasi pun digelar, di antaranya Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi siswa SMA, SMK, MAN, dan sederajat se-Kota Bontang pada November 2025.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya pendidikan kebencanaan sejak dini. Menurutnya, pemahaman mitigasi tidak hanya sebatas teori, tetapi juga kesiapan mental dan keterampilan menghadapi situasi darurat.
“Saya minta kalian siap siaga dan memiliki ilmu penyelamatan diri,” pesan Agus Haris kepada para pelajar.
Tak hanya menyasar pelajar, BPBD Bontang juga menggelar sosialisasi penanggulangan bencana bagi masyarakat umum di Auditorium 3D, November 2025. Dalam kegiatan ini, masyarakat didorong untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, termasuk penambahan area resapan air serta pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Edukasi kesiapsiagaan ini akan terus dilakukan untuk memastikan warga di wilayah rawan mampu merespons dengan cepat dan tepat saat bencana terjadi. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Bontang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Penguatan mitigasi juga ditegaskan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 2025 yang digelar pada Agustus 2025.
Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Usman HM, menyampaikan bahwa FPRB diharapkan menjadi wadah strategis yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD terkait, TNI, Polri, dunia usaha, hingga relawan.
Melalui forum ini, berbagai upaya dapat dimaksimalkan, seperti penyusunan SOP, pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan, penguatan sistem peringatan dini terpadu, sinkronisasi bantuan korban bencana, hingga evaluasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Langkah lainnya adalah Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana yang digelar di Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Laut Indah, November 2025.
“Harapannya, para relawan, masyarakat, dan pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik semakin mampu mengenali ancaman, melakukan kesiapsiagaan terencana, merespons cepat dan tepat, serta berdaya dalam pemulihan pascabencana,” ujar Anwar Sadat.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Dasuki, turut memperkenalkan konsep Triple Helix sebagai kunci keberhasilan mitigasi bencana ke depan, yang menekankan sinergi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat.
“Partisipasi perusahaan dan masyarakat, terutama Ketua RT, sangat penting untuk mengontrol warga yang berpotensi tinggi mengalami insiden,” tegas Dasuki.
Penulis: Dwi S – Syakurah
Editor: Yusva Alam
