SAMARINDA — Pemprov Kaltim kembali menegaskan langkah serius untuk memperluas inklusi keuangan hingga menjangkau wilayah pedalaman yang selama ini belum terlayani secara memadai. Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum) saat menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltimtara di Ruang Rapat Gubernur, Senin (24/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, OJK Kaltimtara menyerahkan piagam apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas kontribusinya dalam mendukung percepatan akses keuangan daerah. Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil OJK Kaltimtara Parjiman, disaksikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Ansyori Abdullah dan Manager Edukasi dan Perlindungan Konsumen Adi Setyo Wibowo.
Gubernur Harum menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketersediaan layanan perbankan, melainkan kesenjangan akses antara pusat kota dan kawasan pedalaman yang menjadi kantong ekonomi daerah. Ia menilai masih banyak warga yang bekerja di perusahaan perkebunan, pertambangan, hingga pesisir, tetapi tidak memiliki akses perbankan yang mudah.
“Banyak masyarakat kita bekerja di perusahaan besar di pedalaman, tetapi tidak memiliki akses mudah ke bank. Potensi ekonominya besar, tapi belum ditunjang infrastruktur keuangan yang memadai,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran layanan keuangan di wilayah terpencil akan menekan biaya transaksi, memperkuat literasi keuangan, serta mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman informal yang berisiko merugikan.
Selain akses fisik, Gubernur Harum juga menilai pelaku UMKM, koperasi, petani, dan nelayan membutuhkan dukungan perbankan yang lebih progresif. Ia meminta OJK mendorong lembaga keuangan agar tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat.
“Kami ingin bank memperluas jangkauannya. UMKM butuh kemudahan permodalan, begitu juga koperasi, petani, dan nelayan. Masyarakat juga perlu literasi keuangan yang kuat,” tegasnya.
Pemprov dan OJK disebut tengah menyiapkan model layanan berbasis komunitas sebagai solusi cepat, baik melalui titik layanan tetap, agen keuangan, maupun kolaborasi dengan pelaku usaha lokal di permukiman, perkebunan, dan pesisir. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat perputaran ekonomi sekaligus memastikan layanan keuangan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
“Intinya, kita ingin solusi nyata di lapangan. Tidak hanya UMKM, seluruh masyarakat yang hidup jauh dari kota harus merasakan kehadiran layanan keuangan,” jelas Harum.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah secara menyeluruh dan memastikan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Kaltim.
(MK)
Editor: Agus S
