JAKARTA — Pemerintah memaparkan kinerja sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dinilai tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun lalu. APBN disebut mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tekanan eksternal maupun tantangan di dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa sepanjang 2025, APBN berperan penting sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah kondisi global yang bergejolak, kebijakan fiskal diarahkan agar tetap antisipatif tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook semester sebesar Rp2.865,5 triliun. Capaian ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target.
Rinciannya, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Di luar pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru melampaui target dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104 persen. Adapun penerimaan hibah tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target yang ditetapkan.
Pada sisi belanja, pemerintah merealisasikan pengeluaran negara sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook semester. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.500,4 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.102 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun guna menjaga kesinambungan pembangunan, pelayanan publik, serta stabilitas ekonomi di daerah.
Dengan kombinasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada dalam batas aman yang ditetapkan pemerintah, yakni di bawah 3 persen.
“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen,” ujar Menkeu.
Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan penerapan nyata dari prinsip countercyclical, di mana pemerintah memperluas belanja saat ekonomi melambat guna menjaga daya dorong pertumbuhan, sembari tetap menjaga disiplin fiskal.
Pemerintah juga optimistis perbaikan fondasi ekonomi akan membuka ruang fiskal yang lebih sehat ke depan. Dengan momentum pertumbuhan yang menguat, defisit APBN 2026 ditargetkan dapat ditekan lebih rendah dengan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Menkeu.
Ke depan, pemerintah menegaskan APBN akan terus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan sekaligus peredam guncangan (shock absorber), guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
