BONTANG – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Bontang (Dispopar) menggelar rapat koordinasi berkaitan dengan penyambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno di Kota Taman, beberapa waktu lalu.
Rapat Dispopar Bontang ini turut dihadiri Masyarakat Sadar Wisata (Masata) serta perwakilan Kelurahan Tanjung Laut Indah (TLI).
Kehadiran Sandiaga Uno ke Bontang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dalam rangka mengunjungi salah satu destinasi wisata andalan Kota Taman, yakni Kampung Malahing.
Menyambut hal itu, Pemkot Bontang dalam hal ini Dispopar Bontang, saat ini terus berbenah melengkapi berbagai poin-poin penilaian. Seperti membuat petunjuk jalan, toilet umum, taman, hingga perbaikan tempat menginap (home stay).
Diketahui ADWI 2023, merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pada ADWI 2023 terdapat penggabungan kategori dari aspek penilaian yang saling berkaitan, yang semula 7 kategori, diringkas menjadi 5 kategori dengan kesesuaian indikator-indikator penilaian.
Kriteria penilaian yang harus dipenuhi seluruh peserta ADWI 2023 terdiri atas 5 kategori. Pertama, desa wisata harus memiliki keunikan dan keautentikan daya tarik wisata, berupa alam, buatan, serta seni dan budaya.
Kedua, penilaian akan diambil dari peningkatan standar kualitas pelayanan homestay dengan melestarikan budaya lokal. Sekaligus, standar kualitas toilet dalam memenuhi sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan yang berkunjung.
Penilaian ketiga diambil dari kemampuan akselerasi percepatan transformasi digital, serta menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata secara digital. Sementara itu, penilaian keempat dilihat dari suvenir yang dijual. Setiap desa wisata harus bisa menggali kreativitas dan hasil karya desa wisata berupa kuliner, fesyen, dan kriya berbasis kearifan lokal.
Kategori terakhir yang mesti dimiliki Malahing akan dipertimbangkan dalam ajang ADWI 2023 ini adalah kelembagaan desa wisata dan CHSE. Desa wisata harus berbadan hukum, memiliki pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, memiliki manajemen risiko, serta menerapkan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) dan berstandar nasional. (adv/al)
