BONTANG – Pendistribusian minyak goreng PT Energi Unggul Persada (EUP) disoal oleh para distributor Bontang.
Direktur PT Setia Cipta Loka, Eko Yulianto mengeluhkan pendistribusian minyak goreng yang diterima ialah non DMO atau industri yang mengakibatkan harga minyak goreng diatas HET (harga eceran tertinggi) yakni Rp 14.300 per liter.
Sebelumnya, pada Juli 2022 hingga Maret 2023 lalu, pihaknya masih menerima minyak goreng DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga Rp 11.700 hingga Rp 11.800 per liter.
“Ini kalau harganya terus melambung maka imbasnya masyarakat juga akan mendapatkan harga minyak yang tinggi. Dugaan kami sih DMO ini di ekspor,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat di sekertariat DPRD Bontang, Senin (22/5/2023).
Sementara itu, DMO (Domestic Market Obligation) mencapai 20 persen dari hasil produksi. Jika dikalkulasikan dengan produksi PT EUP perbulan maka mencapai 18.000 ton.
“Kami ini hanya minta kuota 10 persen DMO untuk warga Bontang. Bahkan saat Maret lalu kami PO tapi tidak ada jawaban dari PT EUP akhirnya di bulan puasa kami tidak berjualan,” imbuhnya.
Menjawab protes tersebut, perwakilan PT EUP, Edi menjelaskan terkait kewajiban DMO 20 persen tersebut sudah tercantum dalam aturan yang menyebutkan, jika DMO lokal tidak terpenuhi maka tidak bisa melakukan ekspor minyak, dan hal itu dipantau oleh Kementerian Perdagangan.
“Kalau berbicara kuota 3.000 ton per hari itu sebenarnya hanya kapasitas produksi per hari, tetapi jika bahan baku tidak mencukupi maka produksi sesuai dengan ketersediaan bahan baku,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam dalam RDP mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menghadirkan seluruh stakeholder termasuk dengan melakukan kunjungan langsung ke pusat untuk bertemu dengan petinggi PT EUP.
“Kalau yang datang selalu tidak sesuai dengan tupoksinya, maka akan seperti ini tidak ada titik temunya. Soalnya yang hadir juga tidak bisa mengambil keputusan,” sebutnya. (adv/al)
