SANGATTA — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menyebut tidak semua dokter bersedia ditempatkan di daerah terpencil meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah.
Hal ini menjadi tantangan distribusi tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim).
Menurutnya, standar ideal sebuah Puskesmas mengacu pada Permenkes, yakni memiliki satu dokter gigi, dua dokter umum, tenaga analis, apoteker, serta perawat atau bidan. Namun, pemenuhan formasi tersebut belum merata di seluruh wilayah Kutim.
“Kadang-kadang ada dokter yang tidak mau ditempatkan di pedalaman. Itu kendalanya,” ujar Sumarno, Jum’at (14/11/2025).
Saat ini, 21 Puskesmas di Kutim telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memberi kewenangan untuk merekrut dan menggaji dokter melalui anggaran internal. Meski demikian, masih ada dua Puskesmas yang kekurangan tenaga medis, yaitu Puskesmas Batu Ampar dan Puskesmas Rantau Pulung.
Di kedua fasilitas tersebut belum tersedia dokter gigi, sementara Rantau Pulung sempat mengalami kekurangan dokter umum. Namun, kabar baik disampaikan Sumarno bahwa tahun ini akan ada dokter gigi dan dokter umum yang segera bertugas di Rantau Pulung.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan tenaga Nusantara Sehat (NS) dari Kementerian Kesehatan sangat berperan besar dalam menutup kekosongan tenaga medis di daerah pedalaman. Tahun ini, tenaga NS telah ditempatkan di sejumlah Puskesmas seperti Sandaran, Karangan, dan Muara Wahau.
“Tenaga Nusantara Sehat ini sangat membantu. Kalau tidak ada, kami kewalahan. Mereka digaji langsung oleh Kemenkes, bukan dari Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Dengan tambahan tenaga tersebut, Dinkes Kutim berharap pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman semakin optimal, meski pemerataan tenaga kesehatan tetap menjadi pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan komitmen bersama.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
