BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, salah satunya dengan mengintegrasikan peran dunia usaha dan UMKM melalui forum kemitraan ekonomi lokal. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat memimpin Rapat Koordinasi bersama lintas sektoral OPD terkait di Ruang Rapat Utama Lt.2 Kantor Wali Kota Bontang, Rabu (25/6/2026).
Ia menegaskan pentingnya pembentukan Tim Kemitraan Ekonomi Lokal, serta penyusunan regulasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur arah investasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bontang Lestari.
Agus Haris menekankan, bahwa kawasan industri harus dikembangkan secara terarah dan terukur, di mana sekitar + 300 hektare telah siap dikembangkan di kawasan Bontang Lestari.
Terdapat 17 sektor unggulan investasi yang menjadi peluang di kawasan industri tersebut, antara lain Pergudangan, Pelabuhan, Pabrik pengolahan limbah B3, Pabrik pengolahan garam, Pabrik penyulingan air laut, Pabrik pengalengan ikan, Pengolahan rumput laut, Pabrik Isotank, Pabrik pemrosesan biodiesel, Gliserin, Sabun dan detergen, Pabrik pembuatan kaca, Baking soda, Pabrik pengolahan jeruk, Industri penunjang pelabuhan, Pengemasan produk industri, Penyimpanan dan distribusi bahan baku.
Wakil Wali Kota menegaskan, bahwa pengembangan kawasan industri tidak boleh lepas dari sektor-sektor prioritas tersebut. Tanpa regulasi yang mengikat, dikhawatirkan pengelola kawasan akan mengembangkan industri di luar 17 jenis tersebut.
Oleh karena itu, penyusunan Perda Penataan Investasi KPI Bontang Lestari menjadi hal yang mendesak, dan ditargetkan rampung pada tahun 2025.
“Perda ini akan menjadi payung hukum agar pengembangan kawasan industri tidak menyimpang dari arah pembangunan daerah. Perda ini juga memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak pada masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, sebagai pendukung ekosistem tersebut, Pemerintah Kota juga memperkuat sinergi antara perusahaan dan pelaku UMKM melalui Forum Kemitraan Ekonomi Lokal, yang akan menjadi instrumen untuk menjembatani kebutuhan industri dan kapasitas UMKM lokal.
Harapannya, ke depan perusahaan akan terdorong untuk menggunakan produk-produk lokal dalam rantai produksi mereka.
Wawali juga menegaskan, UMKM lokal yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), segera klasifikasi dan pemetaan untuk memfasilitasi kolaborasi yang tepat guna. Ia mendorong agar CSR perusahaan ke depan tidak lagi difokuskan pada pembangunan fisik semata, melainkan diarahkan untuk membina dan memperkuat ekonomi rakyat, termasuk pendirian inkubator bisnis sebagai ruang pembinaan UMKM yang terukur dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pembentukan Inkubator Bisnis Daerah yang akan menjadi wadah pembinaan UMKM secara terstruktur.
Agus Haris menekankan pentingnya pendampingan terukur dengan durasi pembinaan maksimal dua tahun agar UMKM dapat tumbuh mandiri.
“Kita butuh sistem Inkubator UMKM, layaknya perawatan bayi prematur, ada pendampingan, ada target, ada kemandirian. Enam bulan hingga dua tahun cukup untuk menentukan apakah usaha itu bisa berdiri sendiri,” tegasnya.
“Inkubator bisnis menjadi semacam rumah tumbuh bagi UMKM. Dalam 6 bulan hingga 2 tahun, kita harapkan mereka terus bisa naik kelas, mandiri, dan tidak tergantung terus pada bantuan,” ucapnya.
Rencana ini diperkuat dengan penetapan Masterplan Investasi Kota Bontang oleh DPMPTSP, yang akan dituangkan dalam regulasi resmi sebagai pedoman pembangunan ekonomi jangka panjang. Di dalamnya tercantum arah pengembangan kawasan, peluang industri, proyeksi ekonomi, serta data teknis untuk investor.
Dengan ekosistem investasi yang jelas dan forum kemitraan yang terstruktur, Pemkot berharap KPI Bontang Lestari bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru, yang tidak hanya mengandalkan sektor migas tetapi juga membuka peluang besar dari sektor non-migas yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas DPMPTSP, Muhammad Aspiannur, Kepala Dinas PUPR Much Cholis Edy Prabowo, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Mikhael Edy Salamba serta perwakilan OPD terkait. (Rls)
Editor: Yusva Alam
