BONTANG – Soal penanganan banjir, lagi-lagi jadi sorotan anggota DPRD Bontang. Kali ini sorotan disampaikan anggota Komisi I Fraksi An Nur, Rusli.
Politisi Hanura ini mengatakan, soal porsi anggaran dipandang penting untuk jadi perhatian pemerintah kota Bontang. Diketahui dalam raperda penanganan banjir porsi anggaran sebesar 10 persen jadi usulan legislatif untuk masuk dalam klausul Raperda.
Meski begitu, jika program penanganan banjir berjalan dengan porsi anggaran 10 persen pada tahun 2023 ia pesimistis bisa tuntas sebelum 2024.
Pasalnya menurut Rusli pada tahun 2024 sudah masuk tahun politik sehingga konsentrasi anggaran penanganan banjir akan terganggu dengan giat politik.
“Kami minta supaya hasil pansus banjir yang 10 persen itu dilaksanakan tapi dengan 10 persen. Saya rasa persoalan banjir belum tuntas di 2023 sedangkan di 2024 sudah masuk tahap pemilu. Apakah mungkin menyelesaikan janji politik, ” ungkapnya di Ruang rapat Paripurna, Senin (12/9/2022) saat menerima massa aksi Ampera.
Menurutnya, penanganan banjir dengan alokasi 10 persen meski dirasa masih belum memadai, namun baginya porsi itu sudah menggambarkan itikad untuk menuntaskan banjir.
Pasalnya jika dibiarkan berlarut, banyak dampak yang ditimbulkan. Seperti halnya harga komoditi dari petani bisa ditawar jauh lebih rendah jika banjir terjadi.
“Tapi masyarakat termasuk saya secara pribadi berharap adanya pergerakan cepat dan usulan 10 persen ini wajib dipraktikkan,” tutup anggota Komisi I DPRD Bontang, Rusli. (adv)
