SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin 24 Oktober 2022.
Rakor secara hybrid dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, dihadiri langsung tujuh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.
Usai mengikuti Rakor, Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan Pemerintah telah menyampaikan daerah-daerah yang telah melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi, termasuk daerah yang realisasi serapan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) juga anggaran desa untuk pengendalian inflasi.
“Ada catatan tadi, ternyata kita masuk daerah yang belum tinggi realisasi atau serapan BTT dan Bansos untuk pengendalian inflasi di daerah,” ungkap Sri Wahyuni.
Karena itu, Pemprov Kaltim melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) untuk menindaklanjuti Rakor nasional dengan mengumpulkan instansi terkait di tingkat daerah.
“TPID mulai minggu ini, Jumat nanti kita akan rapat secara rutin untuk mencari titik temu guna mengetahui dimana kendala realisasi BTT dan Bansosnya,” bebernya.
Sri menegaskan TPID Kaltim segera memetakan rencana pengendalian inflasi dan program penanganan dampak inflasi yang akan dilakukan di daerah.
“Apa saja programnya dan sasarannya siapa, sehingga ada proyeksi. Harapan kita, program yang dilakukan itu mampu menekan inflasi di daerah,” harapnya.
Mendagri Tito Karnavian mengemukakan Rakor akan dilakukan setiap Senin secara hybrid sejak 24 Oktober hingga 26 Desember 2022.
“Rakor ini sangat penting untuk membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah sebagai tindaklanjut arahan Presiden RI,” ujar Mendagri.
Beberapa hal penting lainnya, lanjut Mendagri, sebagai solusi pengendalian inflasi di daerah diantaranya isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi bagi seluruh stakeholders, seperti saat penanganan pandemi Covid-19, namun tetap buat masyarakat tenang.
Selain itu, mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota agar memperkuat sinergi dan konsisten melaksanakan fungsi dan tugas maupun Rakor secara berkala.
Juga mengaktifkan Satgas Pangan, melakukan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen serta mengintensifkan kerjasama antar daerah.
“Tidak kalah pentingnya, mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT), bantuan sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU) dan Bansos pusat,” jelasnya.
Hadir narasumber Rakor terdiri Kepala BPS, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Perdagangan.
Tampak mendampingi Sekda Sri Wahyuni, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim.(adm/diskominfokaltim)
