SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Pemprov Kalimantan Timur mempertegas pentingnya keakuratan data mahasiswa dalam penyaluran Program Pendidikan Gratispol Tahun 2026. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Rapat Tepian I, Lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/2/2026).
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut difokuskan pada sinkronisasi dan validasi data penerima bantuan pendidikan, agar penyaluran dana Gratispol berjalan tepat sasaran serta terhindar dari persoalan administrasi di kemudian hari.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa perguruan tinggi memegang peran kunci dalam memastikan keabsahan data mahasiswa. Menurutnya, kampus adalah pihak yang paling mengetahui status akademik dan kelayakan mahasiswanya.
“Yang pertama kami meminta kampus untuk melakukan validasi ulang data mahasiswa. Karena yang benar-benar tahu mahasiswanya itu kampus, bukan Pemprov. Oleh karena itu, SK yang sudah kami proses maupun yang belum diproses kami kembalikan ke perguruan tinggi untuk diverifikasi kembali apakah seluruh mahasiswa tersebut benar-benar memenuhi syarat,” ujarnya.
Selain validasi data oleh kampus, Pemprov Kaltim juga meminta perguruan tinggi aktif mengimbau mahasiswa agar melengkapi administrasi melalui pengisian link Gaspol Pendidikan. Kelengkapan data ini menjadi prasyarat penting bagi mahasiswa penerima bantuan.
Dasmiah menjelaskan, pada tahap kedua Program Pendidikan Gratispol 2026, cakupan penerima bantuan diperluas. Tidak hanya mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa lanjutan hingga semester delapan.
“Untuk tahap kedua ini, mahasiswa yang dicover bukan hanya mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa lanjutan sampai dengan semester delapan,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Pemprov Kaltim menyiapkan dukungan yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Total anggaran Program Pendidikan Gratispol 2026 mencapai Rp1,4 triliun.
“Anggarannya lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp1,4 triliun. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Dasmiah.
Ia juga memaparkan syarat utama penerima bantuan. Ketentuan paling mendasar adalah mahasiswa merupakan warga Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan KTP Kaltim minimal tiga tahun.
“Yang pasti syarat paling utama adalah masyarakat Kalimantan Timur atau memiliki KTP Kaltim minimal tiga tahun,” tegasnya.
Selain domisili, batas usia maksimal juga ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk Diploma III (D3) maksimal 23 tahun, Strata 1 (S1) maksimal 25 tahun, Strata 2 (S2) maksimal 35 tahun, dan Strata 3 (S3) maksimal 40 tahun. Ketentuan ini diberlakukan agar bantuan menyasar kelompok usia produktif sesuai masa studi.
Terkait progres penyaluran, Dasmiah menyebut Surat Keputusan (SK) mahasiswa baru telah rampung dan dana akan segera ditransfer ke perguruan tinggi. Sementara untuk mahasiswa lanjutan, proses masih berada pada tahap verifikasi data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Begitu data Dukcapil selesai diverifikasi, kami akan segera menerbitkan SK. Setelah hasil verifikasi kami cocokkan kembali dengan data dari kampus, barulah dana bantuan ditransfer,” jelasnya.
Ia menegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim untuk memanfaatkan Program Pendidikan Gratispol sebagai akses pendidikan tinggi tanpa biaya.
“Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur ingin seluruh masyarakat Kaltim benar-benar bisa memanfaatkan program pendidikan gratis ini. Kami tidak menginginkan ada mahasiswa yang bermasalah atau tidak memenuhi syarat. Harapannya, seluruh masyarakat Kalimantan Timur clear dan bisa mendapatkan haknya,” tegas Dasmiah.
Menutup keterangannya, ia mengimbau siswa SMA dan calon mahasiswa agar aktif mencari informasi resmi terkait Gratispol. Pemprov Kaltim, kata dia, telah menyiapkan berbagai sarana sosialisasi, termasuk buku panduan dan barcode informasi yang tersedia di seluruh kampus.
“Kami sudah melakukan launching dan menyediakan barcode informasi yang bisa diakses di berbagai kampus. Barcode itu berisi panduan lengkap tentang Program Gratispol. Sekarang tinggal bagaimana budaya kita untuk mau mencari tahu dan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S
