SAMARINDA – Program pendidikan Gratispol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan sejak awal program tersebut tidak dimaksudkan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan mahasiswa tanpa batas.
Pernyataan itu disampaikan H. Baba saat ditemui di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (22/1/2026), menanggapi kabar adanya mahasiswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pada tahap lanjutan program Gratispol.
“Informasi yang saya terima masih sebatas kabar, bukan saya dengar langsung. Ada mahasiswa yang di tahap pertama menerima bantuan, tetapi di tahap kedua ikut kelas eksekutif karena sambil bekerja,” ujarnya.
Menurut H. Baba, perkuliahan kelas eksekutif yang umumnya dilaksanakan sore hingga malam hari berpotensi memengaruhi status penerima bantuan. Dalam proses awal penginputan data, mahasiswa bersangkutan disebut sempat dinyatakan lolos, namun pada tahap verifikasi lanjutan terjadi penyesuaian sehingga bantuan tidak lagi diberikan.
Ia juga merespons anggapan publik yang menyebut program Gratispol tidak sepenuhnya gratis. Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena masih ada komponen biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa, terutama pada program studi dengan biaya tinggi.
“Gratispol itu memang tidak semuanya gratis. Pemerintah punya keterbatasan anggaran. Ada batasan nilai dan jenis program studi yang bisa dibiayai penuh,” jelasnya.
H. Baba mencontohkan, pada program studi seperti kedokteran, biaya per semester sangat besar sehingga pemerintah hanya mampu menanggung sebagian, bukan keseluruhan biaya pendidikan.
Selain itu, ia menyebut pencoretan mahasiswa dari daftar penerima bantuan juga dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi. Ia mengaku telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut ke biro terkait, namun hingga kini belum memperoleh penjelasan rinci.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kaltim akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih transparan dalam menjelaskan skema, kriteria, dan batasan program Gratispol kepada publik.
“Skema program ini harus disampaikan secara terbuka sejak awal, supaya tidak menimbulkan salah paham di kalangan mahasiswa dan orang tua,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S
