SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menepis anggapan bahwa Program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan periode sebelumnya lebih unggul dibandingkan Program GratisPol Pendidikan yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Penegasan itu disampaikan Rudy dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026). Ia menyebut isu perbandingan kedua program kerap muncul saat masa reses dan perlu diluruskan berdasarkan data.
Menurut Rudy, perbedaan mendasar terletak pada orientasi kebijakan. Jika sebelumnya bersifat terbatas, GratisPol disebut lebih inklusif dan menjangkau lebih luas.
“Saat ini kita menganggarkan GratisPol untuk sekitar 158 ribu mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kalau ada pemutusan sepihak, itu urusan kampus. Di Kaltim ada 52 kampus, dan semua berjalan dengan aturan,” tegasnya.
Ia memaparkan, pada 2023 Program Kaltim Tuntas dan Stimulan menjangkau sekitar 28 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp365,34 miliar atau rata-rata Rp12,94 juta per mahasiswa.
Sementara Program GratisPol pada 2026 dialokasikan sebesar (Rp819,57 miliar) untuk 157.090 mahasiswa dengan rata-rata bantuan Rp5,17 juta per mahasiswa.
“Kalau dibandingkan dengan Kaltim Tuntas dan Stimulan tahun 2023, jumlah mahasiswanya hanya sekitar 28 ribu,” ujarnya.
Rudy menilai besaran bantuan per mahasiswa tidak bisa dilihat secara parsial. Ia menegaskan GratisPol menitikberatkan pada pemerataan akses pendidikan.
Ia juga menyebut sasaran GratisPol tidak hanya mahasiswa umum, tetapi mencakup aparatur sipil negara (ASN) di OPD serta para guru.
“Kenapa kita sasar OPD dan guru? Karena kita ingin improve SDM kita. Kalau SDM meningkat, pelayanan dan pendidikan juga ikut naik,” katanya.
Rudy menegaskan program ini tidak bersifat memaksa. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa lain tetap diberi pilihan.
“Kita tidak memaksa. Kalau sudah punya beasiswa lain atau tidak mau ikut, ya tidak masalah,” tambahnya.
Sebagai catatan, Program Kaltim Tuntas dan Stimulan diluncurkan pada 16 September 2019 melalui Badan Pengelola Beasiswa (BPB) Kaltim berdasarkan Pergub 422/2019.
Sementara GratisPol yang diluncurkan 21 April 2025 berpayung hukum Pergub 24/2025 dan dikelola melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, dengan konsep pendidikan gratis dari SMA hingga S3. (MK)
Editor: Agus S
