BONTANG – Ladies program menjadi salahsatu agenda yang diikuti oleh Ketua TP PKK Kota Bontang, Nur Kalbi Agus Haris, saat mendampingi Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2025, yang digelar di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Sabtu (27/9).
Bersama seluruh Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK), yang tergabung di Regional Kalimantan, Nur Kalbi aktif berpartisipasi dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, mengangkat berbagai isu krusial yang dihadapi daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan perlindungan anak.
Beberapa topik utama yang menjadi pembahasan mendalam antara lain pencegahan stunting, mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak, serta penanganan kasus pernikahan anak usia dini.
Dalam forum ini, para Ketua TP PKK saling berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi yang telah diterapkan di masing-masing daerah. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.
“Melalui forum ini, kita bisa saling bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang menjadi perhatian di daerah kita masing-masing. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah,” ujar Nur Kalbi dikutip dari PPID Pemkot Bontang.
Nur Kalbi menyambut baik terselenggaranya Ladies Program sebagai wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar TP PKK di Kalimantan.
Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan 2025 menjadi forum utama bagi pemerintah kota se-Kalimantan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dan mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ladies Program yang berjalan beriringan dengan agenda utama wali kota, memperkuat komitmen bahwa pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif perempuan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya.
Editor: Yusva Alam
