SANGATTA – Penurunan kemampuan keuangan daerah memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) melakukan penyesuaian anggaran pada sejumlah program strategis. Mulai dari internet sekolah, bantuan seragam siswa, hingga pengelolaan tenaga honorer ikut terdampak.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengakui, tahun anggaran 2026 masih berada dalam situasi tidak stabil. Pergeseran anggaran masih berlangsung dan berpotensi kembali mengalami pengurangan.
“Angka pastinya sebenarnya sudah ada, tapi sekarang masih ada pergeseran. Namanya pergeseran, bisa saja berkurang lagi,” ujarnya saat diwawancara awak media, Selasa (3/2/2026).
Kondisi tersebut berimbas pada program internet sekolah. Skema pembiayaan kini dipecah. Pemasangan jaringan tetap ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sementara biaya pulsa atau langganan internet dialihkan ke anggaran Dinas Pendidikan.
“Pulsa internet sekarang ditaruh di Dinas Pendidikan. Dulu semuanya di Kominfo, sekarang hanya pemasangan saja,” jelasnya.
Ia menyebut, internet berbasis Starlink yang digunakan sekolah membutuhkan biaya pulsa rutin, sementara kemampuan fiskal daerah sedang menurun.
“Kalau soal nilai rupiahnya saya belum bisa sebutkan. Yang jelas, Starlink ini kan butuh pulsa terus,” katanya.
Dampak keterbatasan anggaran juga terlihat dari belum meratanya akses internet. Dari total 18 kecamatan yang ada di Kutim masih ada beberapa wilayah yang mengalami blank spot.
“Belum semuanya terjangkau. Yang dibangunkan baru sekolah negeri,” ungkapnya.
Penyesuaian paling terasa terjadi pada program bantuan seragam sekolah. Jika sebelumnya seluruh siswa menerima seragam gratis, tahun ini bantuan hanya difokuskan pada siswa baru.
“Sekarang hanya siswa baru yang kita berikan. Lengkap dengan sepatu. Siswa lainnya belum kita anggarkan,” tegasnya.
Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan program akreditasi sekolah, termasuk TK dan PAUD, tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Akreditasi tetap jalan. Programnya tidak dihentikan,” ujarnya.
Di sisi lain, belanja pegawai menjadi beban terbesar Dinas Pendidikan. Tercatat, terdapat sekitar 8.000 guru di Kutim. Selain itu, masih ada 1.070 tenaga honorer di sekolah negeri, terdiri dari guru dan tenaga administrasi.
“Honorer masih ada 1.070 orang, gabungan guru dan admin. Ini juga bagian dari beban anggaran yang harus kita kelola,” katanya.
“Kita tetap berupaya agar layanan pendidikan tidak terganggu meski anggaran terbatas. Semua program kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi mutu pendidikan tetap menjadi prioritas,” tutupnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
